Berita Hulu Sungai Tengah

Sebagian Warga Tak BIsa Bayar PBB, Dispenda Akui Ada Kesalahan Teknis di Aplikasi SIM

Saat hendak membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Ketua RT, surat pemberitahuan pajak terhutang sebagai dasar membayar pajak tidak ada.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Sejumlah warga Kelurahan Barabai Timur kecewa. Saat hendak membayar tagihan  Pajak Bumi dan Bangunan melalui Ketua RT, surat pemberitahuan pajak terhutang sebagai dasar membayar pajak tidak ada.

Padahal, warga mengatakan ingin taat pajak dan ingin membayar tepat waktu agar tak dikenakan denda.

 “Saya sudah mengecek ke Ketua RT, setelah diumumkan melalui Langgar, bahwa sudah ada tagihan PBB tahun 2018. Tapi nama saya tak tercantum ada di surat pemberitahuan pajak terhutang,”ungkap Hj Ruhana, warga Rt 06 Jalan PH M Noor, Kelurahan Barabai Timur.

Diapun berharap, jika terjadi keterlambatan warga membayar PBB, pihak pengelola pajak tersebut tak membebankan denda terjadap wajib pajak.

Baca: Iis Dahlia Usir Peserta Audisi Penyanyi Dangdut Hanya Karena Tanpa Make Up, Lihat Balasan Netizen

“Itu kan kelalaian pemerintah yang memungut, bukan kesengajaan kami tak ingin membayar,”katanya. Mengenai  tidak adanya surat pemberitahuan pajak terhutan sejumlah warga, Ketua RT 06 Kelurahan Barabai Timur Tawa Hadiman menyatakan telah menyampaikannya kepada Dinas Pendapatan Daerah HST.

“Saya sendiri tak bisa menjelaskan kepada warga mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang jelas, surat tagihan yang ada dan diserahkan kepada kami, sudah kami sampaikan kepada wajib pajak,” kata Tawa Hadiman.

Baca: Penjaga Kubah Abdussamad Laporkan Seorang Pajabat Batola ke Polisi, Diduga Dipukul Hingga Berdarah

Selain pemberiahuan pajak terhutan 2018, Dispenda HST jelas Tawa juga menyampaikan SPPT 2013, yang belum tertagihkan oleh pemkab HST.

Namun, SPPT 2013 itupun mendapat komplin masyarakat, karena denda 50 persen yang diterapkan. Sebagian warga mengaku sudah berupaya membayar di tahun itu, namun tak ada SPPT-nya, sehinga tak bisa membayar. Mereka keberatan denda yang diterapkan, karena merasa bukan kelalain wajib pajak.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah HST, Syahruli, yang dikonfirmasi mengenai  sejumlah warga yang belum menerima SPPT  tersebut Rabu 18 Juli 2018 kemarin mengakui adanya keteteran akibat ada masalah pada aplikasi pada system informasi manajemen.

Baca: Lempengan Beton Proyek Duta Mall Jatuh dari Lantai Tiga dan Timpa Rumah, Ini yang Terjadi

Didampingi petugas Admin, Hairi, SYahruli menjelaskan, saat cetak massal ada dua desa yang tak tampil. “Setelah kita utak atik, dan cetak ulang, Alhamdulillah masalah itu teratasi. Per wajib pajak dilakukan entry ulang,”katanya.

Mengenai masih adanya data wajib pajak yang keteteran saat mencetak SPPT, diakui ternyata tak hanya di Rt 06 Barabai Timur, tapi juga di RT lainnya. Solusinya, kami meminta wajib pajak menyerahkan tanda lunas PBB tahun 2017. ‘Intinya kami tetap akan melakukan entry ulang. Karena secara manual datanya ada,”katanya.

Syahrulipun mengimbau masyarakat yang ingin mendapatkan penjelasan langsung terkait kendala teknis tersebut, bisa datang ke Kantor DIspenda lantai dua Kantor Dispenda dan menemui petugas bagian PBB, untuk penyelesaian masalah.

Baca: Ujian Sistem CAT Untuk Soal CPNS 2018 Bisa Dipelajari di Situs Ini Loh

Mengenai tagihan 2013 dan denda yang dikenakan pada wajib pajak, Syahruli mengatakan baru bisa ditagih sekarang karena saat itu masa transisi wewenang dari KPP Pajak Pratama Barabai ke Pemkab HST. Mengenai masalah denda, Syahruli mengatakan kemungkinan karena masa transisi tersebut, membuat penagihan tak optimal.

“Kami bahkan menanggung piutang PBB sejak 1993 dimana saat itu masaih dikelola KPP Pratama Barabai, sampai 2013, dengan total piutang Rp 3,5 miliar sebagai akumulasi tagihan sejak kurun waktu tersebut.

Sampai sekarang, BPK mencatat sebagai temuan yang harus diselesaikan pemerintah daerah,”kata Syahruli. Sementara untuk 2018, Dispenda HST ditarget Rp 1,5 miliar dari PBB. (banjarmasinpost.co.id/hanani)   

Penulis: Hanani
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved