Tajuk

Blunder Partai

Mereka yang menentang juga beranggapan bahwa eks napi kasus tindak pidana korupsi sudah menjalani hukuman

Blunder Partai
Tribun Jabar
Ilustrasi: petugas KPK saat sedang bekerja. 

BEBERAPA waktu lalu KPU RI menerbitkan peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang menolak mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Ada yang sepakat dengan semangat yang diusung KPU. Namun, tidak sedikit pula yang menentangnya.

Mereka yang menentang juga beranggapan bahwa eks napi kasus tindak pidana korupsi sudah menjalani hukuman atas perbuatan mereka. Meski banyak menelurkan kontroversi terkait terbitnya peraturan itu, KPU RI tetap meneruskan niat baik mereka untuk menyuguhkan caleg yang benar-benar tidak mempunyai riwayat terlibat tindak pidana korupsi pada gelaran pesta demokrasi 2019 nanti.

Namun, Peraturan ya peraturan. Setelah KPU menutup pendaftaran bakal calon anggota legislatif, pada Selasa (17/7) pukul 23.59 WIB tetap muncul nama-nama caleg eks napi tindak pidana korupsi. Parpol tetap mengakomodir eks terpidana kasus korupsi seperti di Kalsel. Sebagaimana dilansir Banjarmasin Post edisi Kamis (19/7) diungkapkan adanya caleg eks napi tindak pidana korupsi.

Disebutkan dari 55 caleg Partai Golkar yang diusung untuk menduduki kursi parlemen di “rumah Banjar” Provinsi Kalsel terdapat satu nama caleg yang pernah kesandung kasus tindak pidana korupsi.
Selain Golkar, disinyalir juga ada dua partai politik yang juga memberikan “perahunya” kepada eks narapidana korupsi.

Terlepas dari kontroversi yang tengah berkembang semua pendapat itu bisa saja diterima. KPU selaku penyelenggara pemilu tidak bisa disalahkan. Mereka menelurkan kebijakan itu untuk menangkap aspirasi masyarakat yang ingin caleg pemilu 2019 nanti benar-benar bersih.

Mereka yang menentangnya juga bisa difahami karena eks pelaku tindak pidana korupsi telah menjalani hukuman atas perbuatannya dan hakim juga tidak mencabut hak pilihnya. Bisa jadi, mereka telah benar-benar insyaf dan ingin mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa.

Sekarang, kita tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan larangan eks terpidana kasus korupsi mencaleg.

Dan keputusan partai untuk tetap mengajukan caleg eks terpidana kasus korupsi juga salah satu keputusan yang berani. Karena merekrut caleg eks terpidana kasus korupsi taruhannya juga adalah citra partai.

Partai harus siap-siap untuk menerima stigma negatif dari publik. Selama ini, kasus korupsi telah menyengsarakan masyarakat. Tidak sedikit uang rakyat yang ‘dirampok’ untuk memperkaya diri sendiri dan golongan mereka. Karena itu, terpidana kasus korupsi terbilang sulit diterima di masyarakat. Ketika partai tetap merekrut mereka di tengah penilaian negatif terhadap mereka tentu ini sebuah blunder bagi partai. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help