Berita Tanahlaut

Baru 57 Desa yang Minta Jaksa untuk Pendampingan Penggunaan Anggaran Dana Desa 2018

Kepala Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Sri Tatmala Wahanani mengatakan hanya 57 desa yang mengajukan permohonan pendampingan TP4D.

Baru 57 Desa yang Minta Jaksa untuk Pendampingan Penggunaan Anggaran Dana Desa 2018
Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid
Kepala Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Sri Tatmala Wahanani melaksanakan Pers Gathering sekaligus syukuran 58 Tahun Hari Bhakti Adhyaksa di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Sabtu (21/7/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Dwi Supriyanto, Ketua Ikatan Kerukunan Kepala Desa se Kabupaten Tanahlaut mengaku tidak mengetahui secara persis desa mana saja yang meminta pendampingan dari jaksa dalam menggunakan dana desa 2018 ini.

Itu karena tidak ada kewajiban dalam organiasi Ikatan Kerukunan Kepala Desa se-Kabupaten Tanahlaut untuk mengetahui data siapa saja desa yang memohon pendampingan.

Namun, Dwi Supriyanto selaku Kepala Desa Alur, Kecamatan Jorong mengaku sudah menerima jawaban dari Kejaksaan Negeri Tanahlaut, setelah mengajukan permohonan tertulis kepada Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Kami sudah mengajukan permohonan disertai dengan rincian perencanaan penggunaan dana desa dari nol persen hingga 100 persen. Akhir tahun 2018 ini baru merasakan bagaimana pelaksanaan kegiatan dana desa didampingi jaksa," katanya.

Baca: Dibuka Pendaftaran CPNS 2018, Lulusan SMA & D3 Serta S1, Terbanyak Dicari Guru dan Tenaga Kesehatan

Kepala Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Sri Tatmala Wahanani sebelum syukuran Ke-58 Tahun Hari Bhakti Adhyaksa, mengatakan hanya 57 desa yang mengajukan permohonan pendampingan TP4D pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut.

Keberadaan TP4D dalam memberikan pendampingan pengelolaan dana desa, dikatakan Sri Tatmala Wahanani terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis.

Baca: Jemaah Haji Kalsel Alami Pusing Hingga Gatal, Tim Kesehatan Imbau Lakukan Ini

Tujuan TP4D mendampingi kegiatan dana desa agar tidak terjadi kebocoran keuangan negara dalam pelaksanaan proyek di lapangan kedepannya.

Sosialiasi TP4D sudah disampaikan Sri Tatmala Wahanani dalam pertemuan kepala desa se-Kabupaten Tanahlaut yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanahlaut di Aula Sarantang Saruntung, Kantor Bupati Tanahlaut, akhir Agustus 2018 lalu.

Baca: Kamar Lapas yang Disegel KPK Diduga Ditinggal Penghuninya, Febri Diansyah Pun Ungkap Fakta Ini

Saat ini, Sri mengaku dampak dari keberadaan TP4D membuat laporan atau pengaduan pengawasan masyarakat terhadap kebocoran dana desanya menurun dibanding tahun sebelumnya.

"Kami menekankan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan. Saya selalu mengingatkan agar sesuai spek. Kontraktor juga kami ingatkan sesuai spek," katanya. (banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved