Berita Kalteng

Dagut Akan Layangkan Tuntutan Perdata Ganti Rugi Setelah Dinonjobkan Gubernur Kalteng

Dagut, salah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang pernah menjadi Kepala Bidang di Dinas Pariwisata Kalimantan Tengah

Dagut Akan Layangkan Tuntutan Perdata Ganti Rugi Setelah Dinonjobkan Gubernur Kalteng
tribunkalteng.co/fathurahman
Penggugat, Dagut (rambut putih paling kiri) dan Pengacaranya Antonius Kristianto (tengah) dan rekannya, Senin (23/7/2018) memegang salinan resmi putusan Mahkamah Agung (MA). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Dagut, salah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang pernah menjadi Kepala Bidang di Dinas Pariwisata Kalimantan Tengah, namun di Nonjobkan melalui SK Gubernur Kalteng bersama 133 pejabat Pemprov Kalteng.

Gugatannya kemudian dimenangkan oleh pengadilan PTUN Palangkaraya, setelah menggugat keputusan gubenur di PTUN Palangkaraya hingga kasusnya Inkrach oleh MA yang sebelumnya usaha kasasi Gubernur Kalteng ditolak MA.

Baca: MA Tolak Permohonan Kasasi Gubernur Kalteng Soal Gugatan Dagut, Ini Kata Pengacaranya

Dia menyatakan akan kembali melayangkan gugatan khusus terkait ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh SK Gubernur Kalteng yang menonjobkannya hingga akhirnya berdampak pada kariernya di pemerintahan serta dampak psikologis terhadap keluarganya.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 di SSCN.BKN.Go.Id, Situs Web Masih Belum Bisa Dibuka

"Saya akan melakukan gugatan lagi soal perdata khusus terkait masalah ganti rugi terhadap penonjoban saya akibat SK Gubernur Kalteng tersebut, karena akibat keputusan itu, berdampak pada masalah meteril, saya tidak menerima tunjangan, maupun berbagai kegiatan lainnya termasuk dampak psikologis yang diterima oleh saya dan keluarga," ujarnya, Senin (23/7/2018).

Baca: Gerhana Bulan Total Super Blood Moon Ternyata Bisa Dilihat Via Live Streaming, Ini Linknya

Menurut Dagut, semua dampak yang ditimbulkan dari keputusan Gubernur Kalteng yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, harus dibayarkan kepadanya, karena selama ini dia dilecehkan dan keluarganya pun menjadi terganggu dengan penonjoban yang diakibatkan oleh SK Gubernur Kalteng tersebut.

www.banjarmasinpost.co.id/faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help