Berita Kotabaru

Hamka Ngotot Bentuk Pansus - Pertanyakan Dana Transfer Pusat Rp 593 Miliar

Menurut Hamka, langkah penyelidikan sekaligus mengklarifikasi ke pemerintah daerah terkait hasil koordinasi tiga unsur pimpinan DPRD

Hamka Ngotot Bentuk Pansus - Pertanyakan Dana Transfer Pusat Rp 593 Miliar
Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Hamka Mamang 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Ketua Komisi II Hamka Mamang ngotot agar panitia khusus (pansus) DPRD Kotabaru dibentuk. Menyikapi soal kegelisahan masyarakat mengenai polemik kekosongan kas daerah.

Dikemukakan Hamka dalam rapat gabungan semua fraksi dan badan anggaran DPRD, Senin (23/7/2018). Perlu diambil langkah pembentukan pansus, karena menilai kondisi keuangan daerah genting.

"Kondisi keuangan daerah genting. Jadi perlu mengambil langkah, membentuk pansus DPRD," terang Hamka dalam forum resmi anggota legislatif.

Ngotot membentuk pansus dengan alasan untuk melakukan penyelidikan, agar kabar terkait kekosongan kas daerah diketahui kepastian kebenarannya. Sekaligus mengklarifikasi kesimpangan siuran informasi berkembang di masyarakat.

Menurut Hamka, langkah penyelidikan sekaligus mengklarifikasi ke pemerintah daerah terkait hasil koordinasi tiga unsur pimpinan DPRD ke Kementerian Keuangan yang menyatakan sudah mentransfer dana perimbangan ke daerah Rp 593 miliar lebih per 17 Juli lalu.

Baca: Jelang pendaftaran CPNS 2018, Ada Peserta Terdaftar di SSCN.BKN.GO.ID, Ini Kata BKN

"Membentuk pansus indikasinya jelas. Eksekuti membuat statmement kas kosong, sementara hasil koordinasi tiga unsur pimpinan DPRD dana sudah ditransfer," jelas Hamka kepada awak media.

Sekadar diketahui mencuatnya desakan dibentuknya pansus DPRD, menyusul ketidak hadiran pihak eksekutif dalam rapat kerja yang dipimpin tiga unsur pimpinan DPRD, Senin (23/7/2018) siang.

Ketidak hadiran pihak berkompeten di eksekutif dalam rapat kerja berlangsung di ruang rapat gabungan, sempat mendapat tanggapan beragam dari anggota dewan yang hadir.

Ketua DPRD Kotabaru Hajjah Alfisah Sos MAP ditemui sejumlah awak media, menyatakan rapat kerja dilaksanakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangah daerah.

Baca: Hasil Persela vs Madura United Liga 1 2018 Pekan 17 : Derby Jatim Imbang, Skor Akhir 1-1

Menurut Alfisah, badan anggaran bersama seluruh anggota DPRD terkait dengan komisi sudah memberi waktu panjang sesuai mekanisme, namun rapat kerja dengan eksekutif ditunda karena permintaan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Halaman
123
Penulis: Herliansyah
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved