Berita Kotabaru

Soal Penyaluran BBM Subsidi Nelayan, Ketua Insan Sebut Rawan Penyimpangan

Bakal terjadinya kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah ke nelayan, mendapat perhatian Ikatan Nelayan Saijaan Kotabaru.

Soal Penyaluran BBM Subsidi Nelayan, Ketua Insan Sebut Rawan Penyimpangan
banjarmasin post group/ helriansyah
Ketua Insan Kotabaru, Zaenal. 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Bakal terjadinya kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah ke nelayan, mendapat perhatian Ikatan Nelayan Saijaan (Insan) Kotabaru salah organisasi masyarakat.

Ketua Insan Kotabaru, Zaenal kepada banjarmasinpost.co.id, berharap ada penambahan kuota BBM yang disalurkan melalui Solar Paket Dialer Nelayan (SPDN) sebelum operasinya terhenti.

"Ya saya mengetahui, benar Agustus kuota BBM di SPDN habis. Saya berharap kepada pemerintah secepatnya melakukan penambahan," kata Zaenal, Senin (23/7/2018).

Zaenal juga berharap selain operasional SPDN tidak terhenti. Namun meminta pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru melakukan pengawasan ekstra terkait penyaluran BBM.

Baca: Pendaftar CPNS 2018 Wajib Selfie Saat Masukkan Data, Simak Penjelasan Badan Kepegawaian Negara

Baca: Penerimaan CPNS 2018, Berikut Formasi Yang Dibutuhkan Pemerintah

Diakui dia, seperti SPDN di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungaiparing, karena lokasi yang cukup jauh sehingga banyak nelayan di wilayah Rampa memilih membeli dieceran.

Dengan alasan harga BBM dieceran berkisar Rp 7.000, masih bisa terjangkau berbanding dengan harga BBM subsidi Rp 6.000 perliter.

"Kalau mengambil di SPDN kan lokasi jauh, untuk kesana saja perlu solar lima liter. Apalagi menggunakan mesi dua. Makanya membeli dieceran, karena solar dieceran untuk di wilayah Kotabaru masih mudah dicari," jelasnya.

Baca: Selama 2 Tahun Suaminya Dipenjara, Hal Ini yang Dilakukan Inneke Saat Berkunjung ke Lapas Sukamiskin

Maka dari itu, solosinya agar BBM subsidi disalurkan SPDN benar-benar bisa dinikmati nelayan. Meminta kepada pemerintah atau pihak terkait menunjuk salah satu pengelola (pangkalan).

"Jadi tidak jauh-jauh ke PPI. Belum lagi antre yang lama kalau membeli di PPI," ujarnya.

Ditambahkan Zaenal, ia mengakui, sistem tersebut rawan terjadinya penyimpangan. Namun hal itu bisa diantisipasi asalkan pemerintah atau pihak terkait mau melakukan pengawasan secara ekstra.

Baca: Jokowi Ungguli Prabowo Subianto Saat Rakorda Partai Demokrat

Halaman
12
Penulis: Herliansyah
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help