Berita Banjarmasin

Kalapas dan Karutan Se Kalsel Dikumpulkan, Ini Yang Harus Dilakukan

Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Se-Kalsel atau Kalapas dan Karutan dikumpulkan

Kalapas dan Karutan Se Kalsel Dikumpulkan, Ini Yang Harus Dilakukan
Istimewa
Kalapas dan Karutan se Kalsel dikumpulkan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Terungkapnya adanya sel mewah dan tertangkapnya Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin dalam operasi tangkap tangan KPK sepertinya menjadi pelajaran tersendiri bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Dalam rangka pengendalian dan peningkatan layanan Kunjungan, kesehatan, dan kamar hunian, Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Se-Kalsel atau Kalapas dan Karutan, Selasa (24/7) dikumpulkan sekaligus melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernis PAS)

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Kalsel, Drs Ferdinand Siagian SH MM meminta, semua pimpinan harus selalu turun ke lapangan dan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) maupun petugas.

Terpisah, dalam Laporannya Kabid Kam Keswat dan Basan Baran, Samsul Arifin menyampaikan maksud Pelaksanaan Rakernis PAS ini, untuk dapat melakukan langkah-langkah dalam penanganan isu aktual gangguan keamanan dan ketertiban di UPT masing-masing.

Baca: 25 Tahun Tinggal di Rumah Tak Layak, Hasan Senang Akhirnya Dibantu Tentara

Adapun hasil Rakernis PAS di minta agar para Kepala UPT Pemasyarakatan untuk melaksanakan Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-KP.04.01 – 148 tanggal 22 Juli 2018 yang isinya antara lain pertama melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada setiap kamar/sel hunian dan lingkungan dalam di Lapas dan Rutan.\

“Jika terdapat fasilitas yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, langsung dilakukan pembongkaran dan pembersihan fasilitas tersebut sehingga tidak ada diskrimikasi atau perbedaan perlakan serta menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib,"Imbuhnya

Kemudian, kedua melakukan pengecekan keberadaan narapidana dan tahanan yang memperoleh ijin keluar (ijin keluar untuk berobat, ijin keluar alasan luar biasa, ijin keluar untuk assimilasi dan ijin keluar dalam rangka pembinaan) dan dilakukan pemeriksaan administrasi pemberian ijin keluar tersebut, untuk memastikan bahwa ijin keluar tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca: Pemkab Batola Tunjuk Pelaksana Harian Gantikan Tersangka Hery Sasmita

Ketigas, Jika ditemukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan baik dilakukan secara sadar maupun atas perintah pihak manapun tanpa kecuali agar dilakukan pencatatan dan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan

Keempat laksanakan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi moralitas dan integritas, serta profesionalisme, serta kelima Lakukan pengabdian kepada Bangsa dan Negara sebagai bagian ibadah Kepada Tuhan Yang Kuasa.(banjarmasinpost.co.id/irfani)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved