Tajuk

Menertibkan Menara Ilegal

Di Kota Banjarmasin tercatat sebanyak 30 BTS tak berizin dari 200 BTS yang terdata di Dinas Kominfo Banjarmasin.

Menertibkan Menara Ilegal
Shutterstock
Menara base transceiver station (BTS) 

BANJARMASINPOST.CO.ID  - SEIRING penambahan jumlah pengguna gadget, pertumbuhan Base Transceiver Station (BTS) juga terus tumbuh. Apalagi berdasarkan data Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel), sebaran BTS wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur tumbuh 25 persen.

Pertumbuhan di luar Jawa, memiliki potensi tertinggi karena penetrasinya yang masih rendah, sehingga operator seluler, terus menjamah wilayah-wilayah baru di luar Jawa untuk memperluas jaringan.
Imbasnya pun sudah dirasakan. Di satu sisi komunikasi menjadi lebih mudah, di sisi lain BTS pun bermunculan di sudut-sudut kota, bak jamur di musim hujan.

Permasalahanya kemudian, hutan BTS tersebut ternyata banyak yang tidak berizin. Bahkan di Banjarmasin tercatat 30 BTS tak berizin dari 200 BTS yang terdata di Dinas Kominfo Banjarmasin.

Masalah izin tentunya menyangkut banyak aspek. Paling sederhana yaitu masalah lingkungan (warga sekitar BTS) dan pendapatan daerah. Belum lagi masalah kesesusian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta potensi konflik di masyarakat.

Dari problem itu saja tentu terasa janggal, bagaimana bisa bangunan yang cukup tinggi dan bisa dilihat kasat mata bisa tiba-tiba berdiri tanpa ada izin. Dan daerah tidak akan mendapat pemasukan retribusi apapun dari keberadaan bangunan BTS.

Berbekal payung hukum baru, tak ingin terus menerus kecolongan ke-30 BTS bakal dibongkar paksa oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bahkan biaya pembongkarannya pun dibebankan kepada pemilik BTS (BPost, 23/7/2018).

Ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Nomor 22 tahun 2018 yang baru saja disahkan.

Dalam perda itu juga mengatur mengenai batasan tempat mana saja yang boleh ada BTS maupun tidak. Selain itu, perda ini juga mengatur mengenai mikro cell.

Bila aksi sudah dilakukan tentu akan ada pengurangan BTS operator seluler yang cukup masif. Namun bagi operator tentunya Perda ini justru bisa menjadi pintu masuk pemetaan wilayah coverage yang lebih baik, sekaligus memperkecil risiko keberadaan BTS terhadap lingkungan sekitarnya.

Asas legal keberadaan BTS tentunya juga bisa bermanfaat, tak hanya bagi pelanggan layanan telekomunikasi, namun juga pemerintah daerah.

Sebagai dampak dari ditindaknya ke-30 BTS tersebut, tentu bakal muncul gangguan dari sisi kelancaran telekomunikasi. Nah sementara penambahan jaringan 3G dan 4G bakal terus berlanjut, sehingga perlu dipikirkan untuk merencanakan dan mengendalikan pertumbuhan BTS dengan dilaksanakannya konsep dan implementasi Menara Telekomunikasi Bersama.

Mengendalikan pertumbuhan BTS baru, bisa juga disyaratkan penggunaan menara secara bersama-sama (menara bersama) minimal tiga penyelenggara telekomunikasi, sebagaimana dijalankan di sejumlah daerah seperti Malang, Jawa Timur. Pendirian menara baru pun baru bisa dilakukan bila semua BTS sudah menjadi menara bersama.

Ditunggu saja tindakan tegas Pemko Banjarmasin, dan semoga bisa muncul solusi bagi berbagai pihak. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help