Berita Hulu Sungai Tengah

Sembilan Posisi Kepala Dinas di HST Ternyata Lowong, Ini Penjelasan BKD

Setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran, lelang jabatan kepala dinas hingga 25 Juli 2018 baru 17 orang pendaftar.

Sembilan Posisi Kepala Dinas di HST Ternyata Lowong, Ini Penjelasan BKD
istimewa
ASN Pemkab Hulu Sungai Tengah saat apel pagi rutin harian di halaman kantor Pemkab HST. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran, lelang jabatan kepala dinas/badan di pemerintahan kabupaten Hulu Sungai Tengah, hingga 25 Juli 2018 baru 17 orang pelamar yang mendaftar.

Menurut pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM, masih ada tahap pengumuman perpanjangan kedua, karena kouta pendaftar belum terpenuhi.

Siapa saja 17 orang yang mendaftar tersebut, dan dinas yang dilamar, Kepala BKD dan Pengembangan SDM Akhmad Fatoni mengatakan, belum boleh diekspose.

“Nanti akhir proses pendaftaran ini kami umumkan, siapa saja dan pada jabatan apa saja mereka lulus seleksi administrasi,” kata Fatoni, Rabu (25/7/2018).

Baca: Pasangan Suami Istri Asal Banjar Ini Gagal Berangkat Haji, Ini Kisahnya

Seperti diberitakan BPost sebelumnya, ada enam dinas yang dijabat Plt. Selebihnya satu kepala badan, Kepala Satuan Pol PP serta Inspektorat. Rata-rata jabatan itu kosong satu tahun sampai 1,5 tahun. Kecuali Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dan Satpol PP yang kosong selama enam bulan.

Selanjutnya, ada satu dinas yang hampir satu tahun, atau sekitar sembilan bulan, dijabat pelaksana harian (Plh), karena kepala dinasnya sakit, yaitu Dinas Kesehatan sehingga tak masuk dalam jabatan yang dilelang.

Baca: Sekolah di Barabai Ini Membolehkan Siswa Tidur di Sekolah 30 Menit Sampai Satu Jam, Ini Tujuannnya

Dijelaskan, lama jabatan kosong tersebut, terkendala masalah kewenangan, dimana saat ini Bupati HST masih dijabat pelaksana tugas.

Sedangkan untuk melakukan mutasi, memerlukan izin Mendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca: Jadwal MotoGP Ceko 2018 Live Trans7 - Ini yang Membuat Valentino Rossi Mengaku Beruntung di Karier

“Kalau bupati definitif yang melakukan mutasi atau mengisi jabatan kosong, lelang jabatan cukup mendapat izin Komisi ASN,”jelas Taufik Rahman, Kepala Bidang Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun BKDPSDM HST.

Dijelaskan, lelang jabatan, merupakan amanah UU ASN Nomor 5 tatun 2014 serta PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajerial PNS.

Halaman
12
Penulis: Hanani
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help