Tajuk

Layak untuk Anak

Bertepatan dengan moment hari anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan penghargaan

Layak untuk Anak
Istimewa
Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani sangat mendukung Banjarbaru sebagai KLA (Kota Layak Anak) tahun 2018. 

TANGGAL 23 Juli pemerintah menetapkan Hari Anak Nasional. Berbagai acara seremoni pun diselenggarakan untuk merayakannya. Bertepatan dengan moment hari anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan penghargaan terhadap sejumlah kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai sebagai Layak Anak.

Beberapa di daerah di Kalsel pun mendapat penghargaan dalam acara yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur itu. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh masing-masing kepala daerah.

Untuk diketahui kabupaten/kota Layak Anak (KLA) dikembangkan sejak 2006 dan sejak 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2/2009 tentang Kebijakan KLA yang diujicobakan di sepuluh kabupaten/kota.
Pada 2010 melalui Inpres No 1 Tahun 2010 KLA masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional yang mempunyai dua target kebijakan yaitu, Permen PPPA No 10 /2010 tentang Panduan Pengembangan KLA bagi Provinsi dan Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak.

Baca: Tabalong Kembali Raih Predikat Kabupaten Layak Anak, Meningkat dari Pratama Menjadi Madya

Pemerintah memang sangat bersungguh-sungguh menjalankan program ini. Apalagi pada 2030 Kementerian PPA mencanangkan Indonesia Layak Anak sebagai sasaran antara untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.

Namun harus dikui saat ini berbagai persoalan membelenggu anak Indonesia, termasuk di Kalsel. Mulai dari keterbatasan akses pendidikan, buruknya kesehatan, pelecehan seksual, anak bekerja di bawah umur dan banyak lagi persoalan lain yang pada intinya merampas hak-hak anak.

Baru-baru ini Kalsel menjadi sorotan media baik lokal maupun nasional, setelah di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin terjadi perkawinan anak di bawah umur, yakni pengantin perempuan berusia 14 tahun dan pengantin lelaki berusia 15 tahun.

Baca: Usai Dapat Penghargaan Kota Layak Anak, Sekda Banjar Bakal Tingkatkan Hingga ke Pelosok

Kasus pernikahan dini hanyalah satu di antara banyak kasus yang dialami anak di Kalsel. Masih banyak masalah lain yang dihadapi anak-anak di Banua yang harus diselesaikan pemerintah dan masyarakat.

Khusus pernikahan dini bukan persoalan baru di Kalsel. Faktor ekonomi menjadi alasan utama orangtua memilih cepat menikahkan anak perempuannya dan memilih agar buah hatinya tak perlu melanjutkan sekolah. Faktor lain, masih melekatnya pandangan orangtua, bahwa anak perempuan jika terlambat menikah takut tidak laku, juga mendorong sebagian besar masyarakat memilih secepatnya menikahkan putrinya.

Baca: Banjarbaru Raih Penghargaan Kota Layak Anak

Bahkan, secara nasional, pernikahan dini di Kalimantan Selatan berada di urutan kedua atau rata-rata di atas nasional. Faktor ini pula yang menjadi pemicu rendahnya indeks pembangunan manusia di Kalsel yakni urutan 26 dari 34 provinsi di Indonesia.

Memang masalah pernikahan dini dan permasalahan lain yang dihadapi anak tak bisa diselesaikan secepat mungkin. Namun kita tentu sangat berharap, agar tekad kuat dan kemauan yang keras semua pihak untuk menyelesikan persoalan tersebut.

Baca: HSU Raih Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya

Penghargaan sebagai kabupaten/kota Layak Anak hendaknya jangan hanya menjadi seremoni belaka, tapi justru menjadi pemacu untuk menjadikan Kalsel sebagai daerah yang bebas dari persoalan anak. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved