Bumi Antaluddin

Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2017 Jadi Perda

Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2017 Jadi Perda
istimewa/ Protokol dan Kehumasan Pemkab HSS
Pengesahan Raperda 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN -Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Setelah melalui beberapa tahapan, Penetapan tersebut berlangsung pada Rabu (25/7) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan agenda rapat paripurna berupa, Pendapat Akhir Kepala Daerah Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi, serta dihadiri oleh Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS H M Ideham, Wakil Ketua I DPRD, H M Kusasi, Wakil Ketua II Rodi Maulidi, Staf Ahli, para pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten HSS dan para anggota DPRD HSS.

Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasihnya kepada seluruh fraksi DPRD HSS yang telah menyampaikan pendapat akhirnya dan menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017.

Pj Bupati HSS saat Rapat Paripurna pembahasan Raperda
Pj Bupati HSS saat Rapat Paripurna pembahasan Raperda (istimewa/protokol dan kehumasan Pemkab HSS)

Terima kasih juga kepada seluruh fraksi yang telah menyetujui untuk disahkannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017 tersebut, menjadi perda.

Menurut Dahnial, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten HSS TA 2017, pada hakekatnya merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kegiatan rutin ini merupakan bagian dari siklus mekanisme penyelenggaraan APBD, yang dapat dijadikan landasan untuk intropeksi dan koreksi, serta

evaluasi terhadap apa yang sudah kita laksanakan selama TA 2017,” katanya.

Selain itu juga sebagai upaya dari transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah yang merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Rapat Paripurna Raperda HSS
Rapat Paripurna Raperda HSS (istimewa/protokol dan kehumasan Pemkab HSS)

Dahnial menambahkan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), opini yang diberikan atas LKPD Kabupaten HSS TA 2017, kembali memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kita semua tentunya harus bersyukur atas pencapaian yang telah diraih selama beberapa tahun terakhir ini,” lanjutnya.

Untuk itu, kepada seluruh pimpinan SKPD di semua tingkatan, Pj Bupati menghimbau agar terus mengupayakan untuk mempertahankan pengelolaan dan penatausahaan keuangan secara cermat dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga opini WTP dapat diraih kembali di tahun-tahun yang akan datang.

"Hasil yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten HSS hingga saat ini merupakan hasil kerja bersama DPRD HSS dan seluruh komponen masyarakat HSS yang didukung pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta semua jajaran instansi vertikal yang ada di HSS," bebernya.

Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait dalam hal kemajuan di HSS. Semoga kerjasama dan sinergi terus berjalan dengan sebaik-baiknya. (*/aol)

Penulis: Aprianto
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved