Berita Jakarta

KASN Nilai Anies-Sandiaga Langgar Prosedur Terkait Pencopotan Pejabat,

KASN menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat.

KASN Nilai Anies-Sandiaga Langgar Prosedur Terkait Pencopotan Pejabat,
kompas.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (5/4/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA— Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KASN, Anies dinyatakan melanggar aturan dan prosedur dalam merombak pejabat.

"Hasil analisis dari permasalahan tersebut, KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Ketua KASN Sofian Effendi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7/2018).

KASN pun menerbitkan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Anies.

Pertama, Anies diminta mengembalikan jabatan para pejabat yang dicopot. Kedua, jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan, Anies diminta menyerahkannya dalam waktu 30 hari. Ketiga, penilaian kinerja terhadap pejabat dilakukan setelah setahun menjabat dan diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja. Keempat, evaluasi penilaian kinerja harus dibuat secara lengkap dalam berita acara penilaian (BAP).

Baca: Hasil ICC 2018, Arsenal Gelontor PSG dengan Skor Telak 5-1, Oezil Cetak Satu Gol

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah proses penyelidikan dilakukan. KASN telah memeriksa beberapa pejabat yang di-nonjob-kan dalam proses itu.

Selain itu, KASN telah memeriksa Anies, Sekretaris Daerah Saefullah, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti.

Bisa kena sanksi

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN wajib dilaksanakan oleh Anies. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika tidak, KASN bisa merekomendasikan kepada presiden untuk memberi sanksi.

"Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3), KASN merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan perundang-undangan," kata Sofian.

Baca: Link Live Streaming TVRI - Live Streaming MU vs Liverpool ICC 2018

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved