Berita Kotabaru

Fathan Tepis di Instansinya, Soal Dugaan Korupsi Alat Damkar yang Disidik Polres Kotabaru

Fathan tidak membantah adanya kasus dugaan korupsi pengadaan alat damkar yang sekarang sudah dalam penyidikan oleh penyidik tipikor Polres Kotabaru.

BANJARMASINPPOST.CO.ID,KOTABARU - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotabaru Fathan Nor menepis, dugaan korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran (Damkar) terjadi di instansi.

"Pada tahun 2016 aku belum di dinas kebakaran, belum dilantik. Dan, waktu itu belum ada dinas kebakaran. Cuman Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi ada bidang kebakaran di dalamnya," ujar Fathan kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (30/7/2018).

Meski demikian, Fathan tidak membantah adanya kasus dugaan korupsi pengadaan alat damkar yang sekarang sudah dalam penyidikan oleh penyidik tipikor Polres Kotabaru.

Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto Sik MH melalui Kanit Tipikor Ipda I Gede kepada banjarmasinpost.co.id, beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sudah menetapkan dua tersangka, IR dan KR dalam kasus tersebut.

Baca: Muncul Klarifikasi Pengakuan Penyerang di Video Viral Pelakor Banjarmasin, Salah Sasaran?

Menurut Gede, dalam kasus tersebut IR selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan KR sebagai bendahara saat menjabat di instansi tersandung permasalahan tersebut.

"Dua orang ditetapkan tersangka. Yang lain nanti dululah, belum," ujar Gede kepada banjarmasinpost.co.id, beberapa waktu lalu.

Gede pernah mengungkapkan, kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran menetapkan dua tersangka setelah dilakukan gelar perkara.

Selain adanya hasil penghitungan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara senilai Rp 390 juta.

Baca: Jadwal Live Indosiar & Prediksi Susunan Pemain PS Tira vs Persib Liga 1 2018 Pekan 18 Senin (30/7)

Ditambahkan dia, dugaan tidak pidana korupsi pengadaan alat damkar tahun 2017, diduga melanggar aturan diatur dalam peraturan presiden (Perpres).

Sebanyak delapan paket pengadaan oleh pelaksana kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara utuh.

"Tapi dipecah dijadikan kegiatan penunjukan langsung," pungkas Gede kepada banjarmasinpost.co.id.

(BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved