Tajuk

Jaminan (Biaya) Kesehatan Bayi Lahir

Atau (bahkan) lebih parah lagi, si ibu pasien harus mengeluarkan biaya besar, karena bayi lahir harus dirawat di rumah sakit

Jaminan (Biaya) Kesehatan Bayi Lahir
BANJARMASINPOST.co.id/Isti Rohayanti)
Pelayanan BPJS Kesehatan di Banjarmasin. 

ATURAN baru terkait penjaminan persalinan dengan bayi sehat membuat pihak pasien bayi kebingungan. Di sejumlah rumah sakit, tak jarang pasien harus menelan kekecewaan (entah) karena kesimpangsiuran aturan ini. Pasien tak mengetahui adanya perubahan peraturan ini. Akibatnya, pasien harus pulang karena tak bisa mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana mestinya.

Atau (bahkan) lebih parah lagi, si ibu pasien harus mengeluarkan biaya besar, karena bayi lahir harus dirawat di rumah sakit, tak normal atau menderita penyakit bawaan dari lahir.

Seperti yang dialami warga Zahri Saleh Sultan Adam, Banjarmasin Utara, ia cemas karena cucunya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Celakanya, biaya perawatan sang cucu yang lahir normal itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ternyata biaya perawatan harus ditanggung sendiri dan terpaksa harus mengeluarkan biaya Rp 2 jutaan lebih.

Kasus berbeda dialami Sefti Liana. Saat melahirkan anak perempuannya Mei 2018 kemarin, dia lupa mendaftarkan jabang bayi di pelayanan kandungan. Alhasil, ketika dia melahirkan anaknya tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Terlebih anaknya harus dirawat melalui inkubator lantaran daya imunitasnya turun drastis dan ada kelainan antibodi.

Warga Banjarmasin Barat ini terpaksa harus menguras tabungan. Karena tidak ditanggung BPJS, biaya yang dikeluarkan hampir Rp 20 jutaan. Itupun harus berutang karena tabungan Sefti hanya ada Rp 10 juta.
Apakah beban yang diderita ibu-ibu melahirkan ini memperkuat kabar yang beredar bahwa BPJS Kesehatan tidak akan menjamin tiga layanan kesehatan meliputi katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik? Fakta di lapangan justru menguatkan itu.

Namun kemarin Senin (30/7/2018) pihak BPJS Kesehatan menegaskan tetap menjamin semua jenis persalinan -- baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit atau tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir -- dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan dengan ibunya.

Apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, sesuai Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Kemenkes (Perdirjampelkes) Nomor 3 Tahun 2018, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan dengan ibunya.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief mengatakan sesuai dengan tugas negara sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka BPJS Kesehatan wajib mengatur kejelasan dan ketepatan pelayanan sehingga tidak terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektivan.

Selain itu, tak benar ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS.
BPJS Kesehatan sejatinya melindungi rakyat Indonesia dari keterhimpitan masalah biaya kesehatan, termasuk (seharusnya) menjamin penanganan turunan penyakit yang diderita bayi-bayi Indonesia yang baru lahir. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved