Berita Banjarmasin

Wali Kota Banjarmasin dan Ombudsman RI Bertemu, Begini Hasilnya

Ombudsman RI akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan kisruh antara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan Hamli Kursani.

Wali Kota Banjarmasin dan Ombudsman RI Bertemu, Begini Hasilnya
banjarmasin post group/ eka pertiwi
Ombudsman RI, Ninik Rahayu, bersama Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina saat memberi keterangan kepada awak media, usai pertemuan di ruang Rapat Berintegrasi Balai Kota Banjarmasin, kemarin siang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASINOmbudsman RI akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan kisruh antara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan Sekda nonaktif Kota Banjarmasin, Hamli Kursani.

Meski sempat terlambat dari yang dijadwalkan, pertemuan antara Ombudsman RI Ninik Rahayu dengan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina cukup panjang. Yakni sejak pukul 10.45 hingga 13.35 Wita atau hampir tiga jam.

Tiga jam berada di ruang Rapat Integrasi Balai Kota Banjarmasin, Ninik membahas mengenai laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dengan nomor 0022/LM/IV/2018/BJM untuk kasus pembebastugasan, Hamli Kursani dari jabatan Sekdako Banjarmasin.

Baca: Nissa Sabyan Dikenal Cantik dan Berkulit Putih, Ini Tranformasi Tampilannya Sebelum Terkenal

Dalam LAHP ini, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid mengatakan jika kasus Hamli Kursani maladministrasi.

Pembebastugasan Hamli ini berdasarkan surat dengan nomor 880/002-KUM.DIS/BKD,DIKLAT/ 2018 pada 10 April lalu.

Artinya, sejak dibebastugaskan dari tanggung jawabnya, sudah hampir empat bulan Hamli tak menjalankan tugas sekda di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Baca: Anak Digigit Buaya, BKSDA Kalsel Turunkan Dua Anggota Tim Awasi Sungai Anjir Muara

Hamli tak lantas kembali menjadi sekda aktif di Banjarmasin. Sebab, pertemuan tersebut bukan memberikan rekomendasi terkait status Hamli Kursani.

Ya, Hamli Kursani nampaknya harus bersabar lebih lama lagi untuk kembali duduk ke jabatannya semula.

Ninik menjelaskan, Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, mengatur proses mediasi yang ada di pemerintahan, lembaga, kementerian, bahkan BUMN mapun BUMD.

Baca: Pedagang Pasar Legi di Solo Gelar Syukuran Mangayubagjo Setelah Tahu Jokowi Punya Cucu

“Ya bahasanya kami sedang mediasi. Selain itu, kami juga memberikan waktu selama 30 hari untuk wali kota mempelajari rekomendasi kami. Apa saja poin-ponnya, itu yang harus dipelajari. Karena waktu memutuskan dan menyelesaikan itu tentu tidak sederhana, tetapi perlu proses. Semoga ada jalan keluar yang terbaik,” harapnya.

Halaman
12
Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help