Pilpres 2019

Kepala Daerah Dilarang Jadi Ketua Tim Kampanye Saat Pilpres 2019, Ini Penjelasan KPU RI

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi ketua tim kampanye saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kepala Daerah Dilarang Jadi Ketua Tim Kampanye Saat Pilpres 2019, Ini Penjelasan KPU RI
.(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)
KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi ketua tim kampanye saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menegaskan soal larangan itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam aturan itu juga disebutkan adanya larangan kepala daerah dan wakilnya untuk mengambil kebijakan atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik yang menguntungkan diri dan kelompoknya.

Baca: Kouta CPNS HST Terbatas, Warga HST Diimbau Harus Berani ke Luar Daerah

"Di dalam PKPU Nomor 23 (Tahun) 2018, Pasal 63, di situ didudukkan pada kepala daerah yang dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dilarang menjadi tim kampanye," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Hal itu, kata Hasyim, supaya kinerja kepala daerah maupun wakil kepala daerah tak terganggu dengan aktivitas pemilu lantaran periodenya yang panjang.

Periode itu berlangsung mulai September 2018 hingga April 2019. "Kalau dijadikan ketua tim kampanye pasti konsentrasinya pecah antara menjalankan roda pemerintah atau menjadi tim kampanye," ujar Hasyim.

Baca: Live JTV! Live Streaming Persinga Ngawi vs Persis Solo Piala Indonesia via Streaming JTV

Meski demikian, baik kepala daerah maupun wakilnya tetap diperbolehkan berkampanye, selama tidak mengganggu jam kerja.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak berkampanye diharuskan untuk cuti satu hari selama sepekan.

Selain itu, dilarangnya kepala daerah dan wakilnya untuk menjadi ketua tim kampanye juga untuk menjamin layanan publik pemerintahan daerah tetap berjalan baik.

Baca: Hasil Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2018 - Taklukkan Wakil Thailand, Della/Rizki ke Perempat Final

Lebih lanjut, hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsentrasi layanan daerah tidak terpecah-belah oleh pemilu. "Dikhawatirkan ketika menjadi ketua tim kampanye berimbas pada perjalanan pemerintah," ucap Hasyim.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Ingatkan Kepala Daerah Dilarang Jadi Ketua Tim Kampanye

Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help