Berita Banjarmasin

Kerjasama APIP dan APH, Ini Tugas Dari Gubernur Kalsel

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Kerjasama APIP dan APH, Ini Tugas Dari Gubernur Kalsel
istimewa/humpro kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur H Sahbirin Noor saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah 2018 dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama APIP- APH Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalsel Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat di Mahligai Pancasila, Kamis (02/08/2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, gubernur berharap kinerja APIP dan APH di wilayahnya dapat lebih bersinergi dan memantapkan koordinasi dalam melaksanakan tugas.

Baca: 4 SKPD Pemprov Kalsel Dapat Raport Hitam, Dinkes : Kita Sedang Sial

Terlebih melalui kegiatan rakor ini telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) APIP APH Tingkat Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan.

"Sinergi itu kata yang mudah diucapkan namun cukup sulit untuk diimplementasikan, saya berharap dengan penandatanganan perjanjian kerjasama ini antara APIP dan APH dapat lebih bersinergi mencegah korupsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," katanya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Baca: Hasil Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam di Piala AFF U-16 2018 - Skor 0-1 untuk Sementara

Menurut Gubernur, pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari KKN menjadi tekad Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkanya. Bahkan dari lima misi pembangunan Kalimantan Selatan 2016-2021, Pemprov Kalsel berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Baca: Perampok di Angsau Mempan Terkena Sabetan Senjata, Memey Pura-pura Pingsan

"Kami tidak kenal lelah menata pemerintahan untuk menjadi lebih baik, menata pemerintahan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku termasuk termasuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain demi kebaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan," ucapnya.

(banjarmasinpost.co.id /milna sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help