Imunisasi MR di Kalsel

MUI Kalsel: Setiap Vaksin yang Diimunisasikan Harus Mendapatkan Sertifikasi Halal

Sekretaris MUI Kalsel, mengatakan setiap vaksin yang dimuniasasikan harus mendapatkan sertifikasi halal

MUI Kalsel: Setiap Vaksin yang Diimunisasikan Harus Mendapatkan Sertifikasi Halal
Harian Banjarmasin Post Edisi Kamis (2/8/2018) Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Fadly Mansoer, Sekretaris MUI Kalsel, mengatakan setiap vaksin yang dimuniasasikan harus mendapatkan sertifikasi halal. “Yang jadi permasalahan belum bersertifikat halal dari MUI. Apalagi, dalam UU 33 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal.

Artinya vaksin MR harus berlabel halal dahulu,” jelas dia kepada BPost, Rabu.

Khusus soal imunisasi, Fadly menyatakan ada fatwa yang dikeluarkan MUI Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 soal imunisasi yang menyatakan imunisasi diperbolehkan asal menggunakan vaksin yang halal.

“Dalam aturan itu ada klausul yang menyatakan jika setiap vaksin harus bersertifikasi halal dari MUI,” katanya.

Baca: Sekolah di Kota Banjarmasin Belum Semua Berikan Data Siswa untuk Diimunisasi MR karena Ini

Dijelaskan dia, MUI tidak pernah menjustifikasi vaksin MR haram dan tidak boleh digunakan.

“Yang jadi masalah belum bersertifikat halal. Nanti Ketua MUI Pusat, Maruf Amin akan bertemu dengan Kementerian Kesehatan terkait sertifikasi halal,” tuntasnya.

Terkait label halal pada vaksin MR, ada lima point yang dinyatakan MUI Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Prof DR KH Maruf Amin pada surat bernomor B-904/DP-MUI/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018. Isinya yakni, tidak benar MUI telah menyatakan bahwa vaksin MR halal atau boleh digunakan. Sampai saat ini vaksin MR bahkan belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal.

Baca: Banyak Ortu di Kalsel Menolak, Imunisasi MR Ratusan Murid SD Pemurus Dalam Berjalan Lancar

Komisi fatwa MUI tidak menyatakan kehalalan vaksin MR atau kebolehan penggunaannya. Secara tegas surat tersebut menyatakan kehalalan vaksin MR merupakan syarat udatama adanya dukungan dari komisi fatwa terhadap imunisasi MR.

Butir ketiga isi surat MUI, imuniasi merupakan bagian dari upaya pengobatan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Namun demikian, ajaran agama Islam mewajibkan penggunaan obat-obatan/vaksin yang halal.

Oleh karena itu, kepastian kehalalan vaksin MR sebelum dilakukan imuniasi merupakan bagian dari keimanan dan keyakinan umat Islam yang harus dilindungai sesuai amanan UUD tahun 1945.

Baca: Gubernur Canangkan Imunisasi MR di Kalsel, Ada Orangtua Takut Anaknya Jatuh Sakit

Keempat, Dewan Pimpinan MUI mengimbau Kementerian Kesehatan untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk kepentingan hal tersebut MUI menyatakan kesiapan membantu Kementerian Kesebatan mencari solusi demi suksesnya pelaksanaan Gerakan Nasional Imuniasi MR yang bersesuaian dengan ketentuan ajaran Islam.

Kelima, Dewan Pimpinan MUI akan mengambil kebijakan secara nasional terkait vaksin MR pada 8 Agustus 2018. (wie)

Baca lebih lengkap di Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak Kamis (2/8/2018)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved