Banjarbaru Berinovasi

Penyuluhan Kembangkan Perkoperasian Di Kelurahan Cempaka , koperasi harus berbadan hukum

Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani mengatakan bahwa koperasi merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan.

Penyuluhan Kembangkan Perkoperasian Di Kelurahan Cempaka , koperasi harus  berbadan hukum
Humas Pemko Banjarbaru
Bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kota Banjarbaru, TP PKK Kelurahan Cempaka gelar kegiatan penyuluhan perkoperasian. Kegiatan dihadiri sekaligus dibuka Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kota Banjarbaru, TP PKK Kelurahan Cempaka gelar kegiatan penyuluhan perkoperasian. Kegiatan dihadiri sekaligus dibuka Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani.

Di aula Kelurahan Cempaka saat itu hadir Kepala Bidang Kelembagaan KUMKM Hj Isnawati, Ketua TP PKK Kecamatan Cempaka Eka Rahmawati, Ketua TP PKK Kelurahan Cempaka Ridha Maya Rosantie dan para peserta Penyuluhan Perkoperasian di Kelurahan Cempaka Banjarbaru.

Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani mengatakan bahwa koperasi merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan.

"Hadirnya koperasi telah memberikan warna dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar," katanya.

Dia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mendorong terjadinya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan warganya adalah dengan meningkatkan peran koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Banjarbaru.

Hal ini sejalan dengan salah satu program pokok PKK yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi. Sebagai mitra pemerintah, PKK Kota Banjarbaru terus berusaha agar masyarakat di Banjarbaru, memahami pentingnya koperasi dan UMKM, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan perkoperasian seperti ini.

Koperasi-koperasi memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan ekonomi dapat dikurangi.

"Salah satu syarat pendirian koperasi harus berbadan hukum. Karenanya bagi koperasi yang belum berbadan hukum, maka harus segera melakukan pengurusan agar diakui menjadi koperasi jasa keuangan mikro," katanya.
Masih menurut dia, hal ini juga berlaku bagi para pelaku UMKM. Dengan pemberlakuan peraturan ini diharapkan koperasi lebih profesional. Karena dengan berbentuk badan hukum, maka setiap pengelola harus punya visi dan
misi dari koperasi itu sendiri.

"Diharapkan melalui kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan semangat serta manfaat yang lebih besar lagi bagi perkembangan koperasi di Kota Banjarbaru ini," katanya. (*/AOL)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved