berita batola

PKL Jalan Trans Kalimantan Mengadu ke DPRD. Ada Apa Ya?

PKLdi Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, akan mengadukan nasibnya ke DPRD Batola

PKL Jalan Trans Kalimantan Mengadu ke DPRD. Ada Apa Ya?
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
PKL lapak meja non permanen menandatangi surat pernyataan minta solusi dari Pemkab Batola menjelang penertiban menyambut Hari Pangan Sedunia (HPS) Nasional tahun 2018. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATOLA -  Pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, akan mengadukan nasibnya ke para wakil rakyat di DPRD kabupaten setempat.

Rencana mereka mengadu ke DRPD Batola ini terkait dengan rencana penertiban PKL yang akan dilakukan oleh Pemkab Batola.

“Iya kami akan mengadu ke DPRD Batola,” kata Udin Kidat, pedagang daster di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, Kamis (2//8/18).

Sementara itu, penertiban ratusan pedagang kaki lima (PKL Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak Kabupaten Batola akan segera dilakukan. Camat Alalak Haris Isroni pun menghendaki taman dan trotor di Jalan Trans Kalimantan itu bersih dari PKL.

“Penertiban PKL ini agar lahan itu bisa berfungsi kembali. Selama ini, PKL itu berjualan di taman-taman, baik permanen atau tidak permanen,” kata Haris.

Baca: 15 Prediksi Nama Cucu Kedua Jokowi, Putri Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution

Baca: Penyuka Kopi Dimanjakan di HUT Banjarmasin Post, Ada Juga Kopi Malaysia, Ini Daftar Kopinya!

Menurut Haris, sudah ada beberapa PKL yang lapor ke lurah setempat dan lurah melapor ke kecamatan. PKL menghendaki agar tetap bisa mencari nafkah dan ini sudah disampaikan ke Satpol PP dan ketua tim penertibanPKL Alalak.

“Kami masih menunggu apa keputusan Pemkab Batola soal aspirasi PKL ini,” kataya.

Sebelumnya, puluhan pedagang kaki lima (PKL) lapak meja non permanen berkumpul di depan trotoar Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, Minggu (29/7/18) siang lalu.

 Mereka menandatangani surat pernyataan minta solusi dari Pemkab Batola seiring penertiban menjelang penertiban menyambut Hari Pangan Sedunia (HPS) Nasional tahun 2018 di Desa Jejangkit Muara.

Baca: Perempuan Berusia Hampir Seabad Korban Tabrak Lari Dibawa ke Rumah Duka di Basarang

Salah perwakilan PKL lapak meja non permanen yang juga pedagang daster, Udin Kidat, menyatakan PKL di pinggir jalan Alalak mendapat pemberitahuan dari Sekda Batola No 331/290/Satpol PP 2019/ tertanggal 24 Juli diMarabahan, tentang pembongkaran Trans Kalimantan.

“Yang kami pertanyakan itu PKL yang dibongkar itu sebagian saja sampai di seberang Sate Stegal. Kenyataanya, PKL buah itu tidak kena penertiban. Ini sentimen. Penertiban ini sudah dua kali dan PKL buah tak pernah disentuh. Kami PKL lapak meja non permanen diberi waktu sampai 2 Agustus ini,” katanya.

Dijelaskannya, alasan penertiban dari Pemkab Batola itu karena PKL  lapak meja non permanen itu berada di atas trotoar dan taman. Sementara di lokasi PKL buah itu belum ada trotoar dan taman sehingga Pemkab membolehkan PKL berjualan.

“Melihat dari isi surat sekda Batola ini, PKL yang akan dibongkar itu adalah PKL yang berada di kawasan taman dan di atas trotoar,” katanya.

Dijelaskannya, PKL buah saat ini malah sudah pakai listrik dll. Sementara PKL lapak meja non permanan itu sifatnya bongkar pasang.  Perwakilan dari 40 PKL berencana menghadap Ibu Bupati Batola Hj Noormiliyani.                    

“Kita berharap bisa ketemu Ibu Bupati Noormiliyiani agar diberikan solusi. Kita akan mengadu ke Ibu Bupati Hj Normiliyani,” katanya.  (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help