Berita Banjarmasin

Warga Rantauan Darat Kembali Permasalahkan Pembebasan Lahan RSUD Suriansyah

Menuntut dan mempertanyakan tentang besaran serta mekanisme ganti rugi atas tempat tinggalnya

Warga Rantauan Darat Kembali Permasalahkan Pembebasan Lahan RSUD Suriansyah
banjarmasinpost.co.id/abdul ghanie
Warga Jalan Rantauan Darat Kelurahan Kelayan Selatan RT 5 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kalsel kembali menyoal terkait ganti rugi pembebasan lahan proyek RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Warga Jalan Rantauan Darat Kelurahan Kelayan Selatan RT 5 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kalsel baru tadi kembali menyoal terkait ganti rugi pembebasan lahan proyek RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Menuntut dan mempertanyakan tentang besaran serta mekanisme ganti rugi atas tempat tinggalnya, pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Banjarmasin.

Sementara Deden, seorang pemilik bangunan yang akan terkena dampak atas pembebasan lahan tersebut mengaku tidak tehu-menahu tentang mekanisme penilaian rumahnya.

Baca: Live Streaming TVRI - Link Live Streaming Perempatfinal BWF World Championship 2018 Jumat (3/8)

Apalagi pihaknya yang tiba-tiba kedatangan petugas untuk menyerahkan secara surat peringatan 1, juga semula tidak mendapatkan pemberitahuan tentang kesepakatan ganti rugi.

"Sementara mengenai uang ganti rugi sendiri katanya juga sudah dititipkan ke pengadilan negeri Banjarmasin. Harusnya kan ada pemberitahuan sebelumnya," jelasnya.

Baca: Jadwal & Live Streaming MotoGP Ceko 2018, Hari Ini Latihan Bebas : Yamaha Optimis

Selain itu yang juga ia sesalkan, pemerintah yang semula sudah menganggap tanah tersebut merupakan harta ragu-ragu, malah menunjuk pihak independen melakukan penilaian bangunan.

Sedangkan hasil dari penilaian tersebut, bukannya dikomunikasikan kembali kepada pihaknya, pemko malah seolah lepas tangan dengan menyerahkannya hasil penilaian tersebut ke pengadilan negeri Banjarmasin.

" Itulah yang tidak kami pahami di sini, karena pemko yang sudah tahu status tanah itu ragu-ragu, malah seakan-akan kami diserahkan ke pengadilan. Kami di sini buta hukum. Kami juga tidak tahu bagaimana dan berapa bangunan kami dinilai. Tapi, yang ada kami malah mendapatkan surat peringatan dan harga masing-masing bangunan," jelasnya.

Sehubung itupula, Deden yang disertai warga lainnya ke kantor DPRD Banjarmasin tersebut berharap pemko atau pihak terkait setidaknya bisa memberikan kebijakan agar warga Rantauan Darat ke depan bisa menjalani kehidupan yang layak.

Terutama berupa tempat tinggal, lantaran bangunan yang lama yang semula mereka tempati, ke depan akan tergusur dan menjadi pintu masuk RSUD Suriansyah Banjarmasin.

" Karena meskipun kami ke pengacara, tapi kami tidak memiliki duit. Lha, ganti rugi hanya puluhan juta bahkan Rp 19 juta. Terus juga bagaimana kami mencari tempat tinggal baru. Sementara nilai ganti rugi, jangankan membeli rumah, tanah pun bisa saja tidak cukup," tutupnya. (banjarmasinpost.co.id /Ahmad Rizki Abdul Gani)

Penulis: Ahmad Rizky Abdul Gani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved