Pendaftaran Capres Cawapres

Gugatan Uji Materi Selalu Tertunda, Rocky Gerung Sebut Ada Persengkokolan

Dia pun pesimistis gugatannya soal ambang batas capres 20% (presidential threshold) dikabulkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan Uji Materi Selalu Tertunda, Rocky Gerung Sebut Ada Persengkokolan
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - ROCKY Gerung merasa gugatan uji materi Pasal 22 UU Pemilu No 7/2017 bakal mentah.

Dia pun pesimistis gugatannya soal ambang batas capres 20% (presidential threshold) dikabulkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang terasa mandek, karena sinyal MK makin lama makin redup. Ada penundaan terus-menerus. Dan, bagi mereka yang mampu membaca politik, di dalam penundaan selalu ada persekongkolan," ujar Rocky saat menjadi pembicara dalam diskusi publik 'Hapus Ambang Batas Nyapres; Darurat Demokrasi, Darurat Konstitusi' di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, belum lama tadi.

Baca: Sah, Panji Trihatmodjo Nikahi Varsha Strauss, Loh Pada Tanya Mayang Sari

Rocky, yang juga menjadi salah satu pihak yang menggugat pasal ambang batas 20 persen itu, menyayangkan sikap MK tersebut.

Menurutnya, ada irasionalitas yang dipamerkan dalam hal itu.

"Sebetulnya kita sakit karena menyaksikan irasionalitas dipamerkan. Benar tadi. Urgensinya seolah tertinggal dengan 'kegenitan' talkshow, di dalam keadaan itu kita mulai menghitung ulang bukankah MK itu didesain untuk memurnikan konstitusi. Didesain untuk membuat konstitusi yang wangi," kata akademisi Universitas Idonesia itu.

Baca: Nikita Mirzani Dilaporkan Dipo Latif ke Polisi Terkait Dugaan Penganiayaan

Kendati demikian, Rocky tetap berharap MK dapat memutus gugatan uji materi itu dengan adil dan bijaksana, sehingga tidak mencederai demokrasi Indonesia.

"Karena itu, kita menginginkan MK melakukan aktif menghasilkan demokrasi, yang ada saat ini adalah passive pessimism. Orang menunggu fatwa dari MK," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis, akademisi, pegiat demokrasi, dan tokoh masyarakat menggugat UU Pemilu No 7/2017 ke MK.

Baca: Kekurangan Pegawai, Batola Usulkan Rekrut 134 CPNS Baru ke KemenPAN

Mereka keberatan atas Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas capres.

Gugatan ini diajukan karena pasal tersebut membuat kebebasan rakyat dalam memilih menjadi terbatas. Selain itu, pasal 222 ini dinilai tak sesuai dengan UUD '45.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved