Opini Publik

Peran Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah, evaluasi diri oleh sekolah

Peran Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
ibrahim ashabirin
Ilustrasi - Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menggelar sosialisasi serta penyegaran asesor akreditasi sekolah dan madrasah, Rabu (27/4/2016) di aula Disdik Tapin. 

Sehingga prinsip adil dan transparan itu tidak terlaksana dengan baik. Pada pengisian instrument akreditasipun masih banyak data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan yang penulis kemukakan di depan, banyaknya data yang fiktif, banyaknya sarpras yang diadaadakan.

Rekrutmen calon asesor ban-S/M Kalsel 2018

Dalam rangka memenuhi sumber daya asesor yang bermutu, BAN-S/M perlu melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon asesor yang terstandar. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF. Melalui beberapa tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, kemudian tes substantif melalui wawancara dan tes tertulis.

Kemudian BAN SM provinsi menyelenggarakan diklat asesor sejak 21 hingga 25 Juli 2018 bertempat di Hotel Aria Barito Banjarmasin. Materinya meliputi Kebijakan BAN SM, Pedoman akreditasi SM, Mekanisme dan POS Akreditasi SM, telaah perangkat Akriditasi, teknik penggalian data, aplikasi SISPENA SM, teknik pelaporan serta praktik visitasi kesekolah yang sudah dipilih di kota Banjarmasin, kemudian melaporkannya dalam presentasi kelompok.

Kebijakan Ban SM Pusat
Dalam rangka pelaksanaan program akreditasi tahun 2018, BAN-S/M menetapkan kebijakan dan program yang dituangkan dalam Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018. Prioritasnya, pertama, sekolah/madrasah yang belum diakreditasi. Kedua, sekolah/madrasah yang sebelumnya pernah diakreditasi tetapi memperoleh peringkat Tidak Terakreditasi (TT); ketiga, sekolah/madrasah yang telah habis masa akreditasi dua tahun atau lebih; keempat, sekolah/madrasah yang sudah habis masa akreditasi 1 tahun dan sekolah/madrasah yang berada di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).

Terkait terbitnya Peraturan Mendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang mengamanatkan bahwa akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan secara terpusat dan merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur urusan akreditasi menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Dalam tahapan pelaksanaan akreditasi tahun 2018, terlebih dahulu sekolah/madrasah wajib melakukan pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) pada Sispena-S/M berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang diperlukan untuk penilaian akreditasi dan diberi kesempatan sampai akhir Juni 2018. Namun, sekolah/madrasah sasaran yang tidak dapat divisitasi karena keterbatasan anggaran, BAN-S/M menetapkan kebijakan khusus dengan memperpanjang sertifikat akreditasi sekolah/madrasah tersebut secara otomatis melalui sistem dengan masa perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Dalam rangka sosialisasi pengisian DIA kepada sekolah/madrasah sasaran, peran BAN-S/M Provinsi cukup penting sebagai kepanjangan tangan BAN-S/M.

Dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas layanan, mulai tahun 2018, BAN-S/M akan menerbitkan Sertifikat Elektronik (e-sertifikat) untuk sekolah/madrasah yang terakreditasi Sehingga dapat mempercepat proses layanan sertifikat akreditasi S/M yang selama ini mengalami hambatan dalam proses cetak dan distribusi. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk menjamin keamanan dari perilaku tidak bertanggung jawab seperti pemalsuan data dan sejenisnya. Untuk memastikan keamanan data sertifikat akreditasi, BAN-S/M bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. (*)

Baca juga di Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak, Sabtu (4/8/2018)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved