Berita Banjarmasin

Banjarmasin Dapat Dana Kota Tanpa Kumuh Rp 34.650 Miliar, Wali Kota Inginkan Begini

saat ini dari Rp 34,650 miliar Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk penanganan pemukiman kumuh

Banjarmasin Dapat Dana Kota Tanpa Kumuh Rp 34.650 Miliar, Wali Kota Inginkan Begini
banjarmasinpost.co.id/reni kurniawati
Pembongkaran rumah di jalur hijau masih akan terus dilakukan sesuai dengan pelaksanaan program Kota tanpa kumuh. 

BANJARMASINPOST.CO.ID , BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina berharap para camat dan lurah se Kota Banjarmasin bisa membantu dalam hal pengawasan serta pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di lapangan, serta mendukung proses rekomendasi pencairan dana oleh BKM.

Harapan tersebut dikatakannya mengingat, saat ini dari Rp 34,650 miliar Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk penanganan pemukiman kumuh di Kota Banjarmasin, sekira 70 persen dananya telah masuk ke rekening BKM sebesar Rp 24.255 miliar.

Ia berharap, selain meminta aparatur tingkat kelurahan dan kecamatan ikut melakukan pengawasan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh, ia juga meminta pihak BKM segera memanfaatkan dana tersebut.

Baca: Mengaku Punya Tambang Emas Rp 20 Triliun, Bacaleg Ini Menjadi Incaran KPK Jika Terpilih

“Progres pencairan tahap pertama bantuan BDI tahun 2018 ini sudah 70 persen masuk ke rekening BKM dengan total dana sebesar Rp 24,255 miliar. Diharapkan BKM segera memanfaatkan dana tersebut secara transparant dan akuntabel sesuai dengan yang telah direncanakan,” katanya saat.

Ibnu Sina menegaskan, saat ini Kota Banjarmasin sedang bergerak membangun kota menjadi lebih baik, khususnya dalam mengurangi kekumuhan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Baca: Demi Bela Luna Maya dan Cut Tari, LSM Ini Sampai Bawa-bawa Nama Kapolri dan Jaksa Agung

Terlebih, lanjutnya, Pemko Banjarmasin juga telah berkomitmen di tahun 2019 nanti, program 100-0-100 dapat tercapai.

Untuk itu, ia pun meminta seluruh komponen masyarakat agar bisa berpola pikir positif, sehingga dapat menyemangati kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Dikatakannya lagi, pemenuhan pelayanan dasar di bidang prasarana pekerjaan umum di kawasan pemukiman adalah tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dan sesuai RPJMN tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen mewujudkan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan, khususnya di perkotaan dengan cara pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.

Menurut Ibnu, salah satu perwujudan dari komitmen tersebut adalah melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku).

Program kota tanpa kumuh dilaksanakan sebagai upaya membangun flatform kolaborasi mencegah dan meningkatkan kualitas pemukiman kumuh.

Diharapkan, dengan terbangunnya kolaborasi ini, maka akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan pemukiman agar terwujud kota tanpa kumuh pada tahun 2019 nanti. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help