Tajuk

Sikap Bijak Lembaga Keagamaan

Alih-alih sebagai klarifikasi, di kalangan elite seberang, kata ‘berani berantem’ justru dimaknai sebagai bentuk provokasi.

Sikap Bijak Lembaga Keagamaan
tribunnews.com
Rapat umum Relawan Jokowi yang digelar di SICC, Bogor, Sabtu (4/8/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - APAPUN klarifikasi atau pelurusan yang disampaikan orang-orang dekat Jokowi, kata libas! lawan! menjadi sebuah pernyataan kurang pas di telinga masyarakat awam. Dan, memang, tidak sedikit elite politik, khususnya yang berseberangan dengan kubu Jokowi, bersuara keras atas isi pernyataan sang presiden saat berbicara di depan para relawannya di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8).

Klarifikasi memang bermunculan. Mulai dari juru bicara istana, Johan Budi yang menilai arahan Jokowi itu bukan diartikan mengajak untuk beradu fisik. Ditimpali pula oleh Hasto Kristoyanto, Sekjen PDIP, bahwa pernyataan ‘berani jika diajak berantem’ yang disampaikan Jokowi kepada relawannya itu lebih pada tradisi kultur Jawa –yang maknanya memberikan semangat dan jangan sampai ribut.

Alih-alih sebagai klarifikasi, di kalangan elite seberang, kata ‘berani berantem’ justru dimaknai sebagai bentuk provokasi. Tidak sedikit mereka pun menyayangkan hal itu keluar dari mulut seorang Jokowi yang notebene pemimpin negeri ini, yang bakal kembali bertarung memperebutkan kursi kekuasaan.

Sebagai orang awam, kita melihat apa yang disampaikan Jokowi memang dirasa kurang tepat, mengingat suhu politik jelang pesta kontestasi kursi presiden sudah rasa mendidih. Dan, kita melihat polemik soal dukung-mendukung kedua kubu terkesan tidak sehat. Belum lagi, ada pihak atau lembaga-lembaga tertentu yang berpolitik praktis. Kasus deklarasi #Ganti Presiden 2019 atau sebaliknya yang menjadi jargon kedua kubu, telah menimbulkan polarisasi di kalangan masyarakat saat ini.

Kondisi itu makin tidak nyaman ketika sebuah lembaga keagamaan besar di negeri ini ‘ikut-ikutan’ bermain dalam konstelasi politik. Seharusnya, sebagai organisasi pembina dan pengayom umat menghindari politik praktis –yang dikhawatirkan makin membuat kebingungan umat.

Akan sangat bijak kalau lembaga keagamaan berdiri di tengah-tengah dan tidak ikut bermain dalam pusaran politik. Ketika lembaga keagamaan ikut bermain, bukan tidak mungkin umat akan menjadi sangat apatis terhadap tiap kebijakan yang disampaikan lembaga tersebut.

Tidak perlu harus terjadi kasus di Jabar kalau saja lembaga keagamaan itu bersikap bijak. Apa pun dalih yang dipakai lembaga keagamaan soal deklarasi oleh satu kubu, jelas bukan bagian dari kewenangan lembaga tersebut, apalagi sampai harus melarangnya. Dan, menjadi sangat aneh kalau kemudian satu kubu lainnya juga menggelar deklarasi dukungan, justru tidak ada teguran atau larangan sama sekali oleh lembaga keagamaan tersebut. Seperi fakta riil, deklarasi para santri di Banua yang menyuarakan dukungan untuk Jokowi.

Dari dua kasus di atas, tidak salah kalau kemudian publik melihat sejatinya, posisi satu kaki lembaga keagamaan tersebut sudah tidak lagi sejajar dengan satu kaki lainnya.

Dan, suka tidak suka, harus kita katakan pesta akbar pemilihan presiden selalu menyilapkan mata banyak orang, tidak hanya untuk personal, tapi juga kelompok dan golongan. Di sinilah seharusnya, kelompok orang –atau kita sebut saja yang memiliki otoritas di sebuah lembaga formal– bersikap bijak dalam menyikapi situasi politik sekarang ini.

Kita tentu tidak ingin lembaga –apapun namanya yang tidak terafilasi dengan politik– terjebak dalam kubangan politik pragmatis yang akhirnya justru tidak dihormati oleh umat. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help