Berita Hulu Sungai Tengah

Tolak Penggabungan Sekolah, DPRD Minta Plt Bupati HST Cabut SK Bupati

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD HST Saban Effendi saat memimpin rapat paripurna pengajuan Raperda tiga perubahan Perda di Gedung DPRD HST

Tolak Penggabungan Sekolah, DPRD Minta Plt Bupati HST Cabut SK Bupati
Hanani
Salah satu sekolah di Mandingin yang masih kekurangan murid namun, para orangtua menolak penggabungan dengan alasan jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah siswa. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terkait penggabungan sekolah dasar yang jumlah muridnya tak memenuhi syarat, sesuai dengan zona yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD HST Saban Effendi saat memimpin rapat paripurna pengajuan Raperda tiga perubahan Perda di Gedung DPRD HST, Senin (6/8/2018).

Saban yang didampingi dua wakil Ketua Tajudin dan Jainudin Bahrani mengatakan, kompak mengatakan, kebijakan regrouping membuat resah sejumlah orangtua, di sekolah yang terkena kebijakan tersebut.

Baca: Live Streaming Piala AFF U-16 2018 Indonesia Vs Kamboja - Link Live Streaming Indosiar Jam 19.00 WIB

Masalahnyan, banyak orang tua mengeluhkan soal jarak sekolah tempat bergabung dengan rumah mereka. Sementara orangtuanya tak punya sarana transportasi untuk antarjemput. Alasannya lainnya, tekait eksistensi sekolah, sejarah sekolah hingga aset pasca penggabungan.

"Semua akan jadi mubazir. Menurut kami, penggabungan sekolah tak begitu efektif dalam memangkas anggaran. Yang ada malah mengancam anak-anak putus sekolah, akibat kondisi yang dialami orangtuanya. Jika ini terjadi, menjadi suatu kemunduran di bidang pelayan pendidikan, "kata Saban.

Baca: Penjelasan Ustadz Abdul Somad Soal Cawapres Prabowo dan Dukungan Kepada Jokowi pada Pilpres 2019

Saban mengatakan, selama ini DPRD sering menerima masyarakat yang datang ke komisi 1 agar dewan menyampaikan aspirasi mereka terkait dampak penggabungan sekolah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Saban, pihaknya tidak setuju kebijakan tersebut, karena berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu, DPRD meminta jika penggabungan tetap dilaksanakan, syaratnya diubah, yaitu sekolah yang kena kebijakan tersebut jika jumlah siswanya hanya 20 orang per sekolah.

"Sebelum dilaksanakan, kami juga meminta agar pemkab HST melakukan koordinasi dengan DPRD," katanya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Tajudin mengatakan, jika hal tersebut tak bisa dilakukan, lebih baik SK Bupati HST tentang hal tersebut dicabut atau regrouping dibatalkan. Pihaknya juga menyesalkan beberapa kebijakan Bupati HST yang dituangkan dalam SK maupun perbub namun tiadak dilaksanakan. Antara lain tentang pemberian santunan kematian, bagi warga tak mampu.

"Masyarakat sering mempertanyakan hal tersebut kepada kami," katanya.

Sementara, Plt Bupati HST HA Chairansyah yang hadir pada rapat tersebut menyatakan, mengapresiasi apa yang disampaikan DPRD terkait hal tersebut. "P dasarnya kami tidak ingin ada polemik, ji ka kebijakan kami secara teknis ada kekeliruan.

Perlu kami sampaikan, kebijakan penggabungan sekolah, berdasarkan hasil evaluasi, di mana ada zona-zona yang ditetapkan.

Seperti sekolah di desa terpencil, sangat terpencil dan tidak terpencil, tentu kebijakannya berbeda. Meski demikian, kata Chairansyah, ada delapan sekolah yang diberikan kesempatan untuk berkembang, dan dilihat perkembangannya selama dua tahun. Namun, sampai sekarang masih saja jumlah muridnya kurang.

"Nanti dibicarakan lagi, bagaimana solusi terbaik. Apakah diperlukan mengubah SK atau peraturan bupati," katanya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved