Pileg 2019

Larangan Terpidana Korupsi Ikut di Pileg 2019 Bikin Bacaleg Tidak Percaya Diri

Beberapa bacaleg yang potensial untuk meraup dukungan terbanyak untuk partai tertentu dalam Pileg mendatang

Larangan Terpidana Korupsi Ikut di Pileg 2019 Bikin Bacaleg Tidak Percaya Diri
faturahman
Anggota DPRD Kalteng, Borak Milton. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Keluarnya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang terpidana ikut dalam Pileg 2019 berpengaruh pada psikis bacaleg.

Beberapa bacaleg yang potensial untuk meraup dukungan terbanyak untuk partai tertentu dalam Pileg mendatang, namun pernah terjerat kasus korupsi, memilih tidak ikut mencaleg lantaran aturan tersebut.

Meski begitu, kabarnya juga ada Bacaleg yang pernah, terlibat kasus korupsi tetap mencaleg meskipun nantinya akan terjadi penolakan oleh penyelenggara Pilkada, karena sudah ada peraturan KPU yang melarangnya.

Baca: Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi, Gerindra Tetap Yakin PAN Setia dalam Koalisi Prabowo

Salah satu Anggota DPRD Kalteng, Borak Milton, Rabu (8/8/2018) menyayangkan aturan KPU tersebut, karena menilai terpidana korupsi selayaknya tidak dihilangkan hak politiknya.

"Mereka kan sudah menjalani hukuman, artinya, perbuatan yang melanggar hukum sudah dibayarkan, tetapi kenapa kemudian dilarang untuk mencaleg ? apakah terpidana korupsi harus menjalani hukuman seumur hidup ? " ujarnya.

Baca: Kawasan Tahura Sultan Adam Terbakar, Tim Pemadam Berjuang Lawan Api Hingga Subuh

Kader DPD PDIP Kalteng ini menyatakan, yang boleh melarang bacaleg bermasalah dengan korupsi itu selayaknya adalah hakim bukan KPU, makanya peraturan tersebut ada yang menggugatnya.

"Aturan larangan itu membuat bacaleg yang pernah berperkara tidak percaya diri ikut mencaleg, jikapun ada yang tetap mendaftar, karena jika ditolak mereka akan menggugat KPU dengan melakukan gugatan PTUN," ujarnya lagi.

Baca: Roro Fitria Bingung Uang Rp 1 Miliar Ditabungannya Tinggal Rp 1 Juta, Hakim: Ada PBK!

Sebelumnya, salah satu bacaleg yang pernah terpaut perkara korupsi, Hatir Sata Tarigan menyayangkan, aturan KPU tersebut, karena dengan adanya aturan tersebut, maka hak politiknya hilang.

Dia mengatakan, tidak semua terpidana korupsi tersebut bersalah, karena bisa saja akibat kesalahan administrasi yang membuatnya juga ikut terkena dampak perkara tersebut.

"Tapi memang saat ini masih ada yang menggugat aturan KPU tersebut, kami juga masih menunggu itu. "ujarnya.
(www.banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help