B Focus Kalteng

Pergantian Pejabat Disdukcapil Salah Prosedur, Kemendagri Blokir Server, Perekaman Hanya Offline

KEPALA Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Pemko Palangkaraya, Sri Wardana

Pergantian Pejabat Disdukcapil Salah Prosedur, Kemendagri Blokir Server, Perekaman Hanya  Offline
tribunkalteng.co/fathurahman
Layanan pembuatan dokumen di Kantor Disdukcapil Kota Palangkaraya diharapkan tidak lagi mengalami gangguan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - KEPALA Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Pemko Palangkaraya, Sri Wardana, mengakui, akses server perekaman KTP elektronik memang diblokir Kemendagri.

Meski begitu, usulan perekaman dari warga di Kantor Disdukcapil, tetap berjalan.

Tetapi dalam pengiriman data penduduk ke Kemendagri, hanya dilakukan secara offline.

Baca: Ini Balasan Istri Hotman Paris Karena Suaminya Sering Bersama Wanita Lain, 3,5 Miliar Melayang

Baca: Belum Umumkan Nama Cawapresnya, Ini yang Dilakukan Jokowi Menjelang Pendaftaran Pilpres 2019

Dikatakan, dalam masa pemblokiran itu, perekaman dilakukan secara offline.

Ada sekitar 500 data perekaman yang tersimpan.

"Baru beberapa hari ini, pemblokiran dibuka, sehingga data perekaman sebanyak 500 usulan data perekaman tersebut sudah bisa terkirim ke pusat. Jadi mulai sekarang pelayanan perekaman KTP elektronik dan lainnya sudah bisa berjalan dengan lancar seperti semula," ujarnya.

Baca: Keistimewaan dan Amalan di 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah Serta Ganjaran Dahsyatnya dari Allah

Sementara itu, pemblokiran akses server dari Kantor Disdukcapil Koa Palangkaraya ke Kemendagri, mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng yang membidangi masalah pemerintahan, HM Fahruddin.

Dia langsung mengingatkan Pemko Palangkaraya agar kesalahan prosedur dalam pergantian pejabat tidak mengakibatkan gangguan pelayanan kepada masyarakat.

Ini yang terjadi di Disdukcapil.

Baca: Hotman Paris Hutapea Ungkap Kasus Video Dewasa Ariel (NOAH) dan Cut Tari Saat di Ruang Sidang

Semua tanda tangan pejabat, dalam pengesahan dokumen akta maupun KTP elektronik, menjadi tidak sah.

Bakal berdampak di belakang harinya.

"Saran saya, prosedur yang salah tersebut agar diperbaiki. Kembalikan pejabat yang lama ke jabatannya semula. Ini agar tidak ada masalah untuk pejabat yang baru saat bertugas," ujarnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved