B Focus Kalteng

Polemik Pejabat Baru Disdukcapil Berdampak Pada Layanan Masyarakat

PEMERINTAH Kota Palangkaraya menerima surat Kemendagri pada 10 Juli, terkait pembatalan pejabat baru kepala dinasnya.

Polemik Pejabat Baru Disdukcapil Berdampak Pada Layanan Masyarakat
tribunkalteng.co/fathurahman
Akses server di Kantor Disdukcapil Kota Palangkaraya ini kena blokir gara-gara pergantian pejabatnya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - PEMERINTAH Kota Palangkaraya menerima surat Kemendagri pada 10 Juli, terkait pembatalan pejabat baru kepala dinasnya.

Kemudian, berdasarkan SK Wali Kota Palangkaraya tanggal 23 Juli nomor870/1324.BANG/BKPP/VII/2018, sudah dilakukan pengembalian jabatan Zulhikmah pada posisi semula.

Itu diungkapkan Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangkaraya, Mesliani Tara, terkait polemik pejabat baru Kantor Disdukcapil yang berdampak pada layanan kepada masyarakat, utamanya, KTP elektronik.

Baca: Keistimewaan dan Amalan di 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah Serta Ganjaran Dahsyatnya dari Allah

Baca: Sindiran Glen Fredly & Tompi Soal Syahrini yang Periksa Tenggorokan ke Jepang Demi Konser

Baca: Ngaku Punya Rp 750 Miliar, Tabungan Roro Fitria Tinggal Rp 1 Juta, Ini Asal Usul Kekayaannya

"Kami telah menerima surat dari Kemendagri pada 17 Juli lalu. Setelah itu, segera kami lakukan SK pengembalian jabatan Kadisdukcapilnya pada 23 Juli,” ujarnya.

Dalam proses pergantian Kadisdukcapil tersebut, Pemko Palangkaraya sudah mengusulkan tiga nama.

Tinggal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng untuk meneruskannya ke Kemendagri, untuk ditetapkan siapa yang menjabat Kadisdukcapil.

"Semua persyaratan yang diinginkan Kemendagri, termasuk tiga calon nama Kadisdukcapil, sudah kami penuhi. Saat ini hanya menunggu dari Kemendagri," ujarnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help