Pilpres 2019

Bawaslu Siap Telisik Isu Mahar 500 Miliar Dari Sandiaga Uno Demi Jadi Cawapres Prabowo

Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief soal Sandiaga Uno beri Rp 500 miliar PKS dan PAN

Bawaslu Siap Telisik Isu Mahar 500 Miliar Dari Sandiaga Uno Demi Jadi Cawapres Prabowo
istimewa
Andi Arief (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief soal adanya dugaan aliran dana Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno, masing-masing senilai Rp 500 miliar kepada parpol peserta pemilu, PAN dan PKS terkait pemulusan perebutan kursi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto ditelusuri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pasti (ditelusuri, red)" kata anggota Bawaslu RI, Fritz Edward, Kamis (9/8) menjawab pertanyaan aliran dana 500 miliar yang diduga dari Sandiaga Uno seperti yang dituduhkan Andi Arief.

Friz menegaskan, Pasal 228 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait pencalonan presiden/wakil presiden.

Baca: Usai Jenderal Kardus, Ini Sindiran Wasekjen Demokrat Pada Pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno

Jika terbukti di pengadilan, maka parpol pengusung dilarang mengusung capres dan cawapres pada pemilu periode berikutnya.

Pasal tersebut juga mengatur, setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada parpol dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Parpol dilarang menerima imbalan apapun dalam proses pencalonan presiden dan wapres. Kalau terbukti menerima berdasarkan putusan pengadilan, parpol tidak boleh mengajukan calon pada periode berikutnya," tegas Fritz.

Menurutnya, pencalonan capres dan cawapres hasil mahar politik parpol tersebut juga bisa dibatalkan.

"Apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti, bahwa seseorang tersebut menyerahkan imbalan kepada partai politik untuk menjadi calon presiden, maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan," kata Fritz.

Baca: Iwan Fals Bikin Voting Jokowi-Maruf (JokMar) vs Prabowo-Sandi (PraSan), Mengejutkan PraSan Melejit

Fritz mengatakan pihak yang dituding memberikan mahar politik harus melalui proses klarifikasi.

Selain itu, diperlukan adanya putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonannya.

Halaman
12
Editor: Restudia
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help