Mereka Bicara

Penggabungan Sekolah: Solusi atau Masalah?

Pasalnya, penggabungan sekolah perlu pengkajian yang serius karena bisa mengakibatkan beberapa implikasi yang bisa menjadi masalah

Penggabungan Sekolah: Solusi atau Masalah?
Hanani
Siswa SMPN 2 Satap Hinas Kiri, Batangalai Timur, HST makan siang bersama di teras sekolah, saat mengikuti UNBK di Lab Komputer SMAN 9 BAT, April 2018 lalu. 

OLEH: ABDUL MUJIB, Guru Bahasa Inggris SMPN 2 Pandawan, HST

PERMINTAAN DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kepada Plt Bupati HST untuk mencabut SK Bupati tentang penggabungan sekolah dasar yang jumlah muridnya tak memenuhi syarat (BPost edisi 6 Agustus 2018), mungkin telah mewakili aspirasi masyarakat HST.

Pasalnya, penggabungan sekolah perlu pengkajian yang serius karena bisa mengakibatkan beberapa implikasi yang bisa menjadi masalah bagi beberapa pihak. Anak bisa putus sekolah karena akses menjadi jauh jaraknya terhadap sekolah baru yang membutuhkan perhitungan biaya transportasi yang lebih besar.

Bangunan fisik sekolah yang sudah menjadi aset daerah bisa menjadi terlantar dan mubazir tidak bisa dimanfaatkan. Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah yang terkena penggabungan bisa menganggur atau kekurangan jam mengajar dan beban kerja.

Ada delapan sekolah dasar yang akan terkena kebijakan penggabungan sekolah. Delapan sekolah tersebut bisa terbilang sudah berumur puluhan tahun ke atas. Sebelumnya sekolah-sekolah tersebut pernah diminati banyak murid. Beberapa tahun terakhir memang sekolah-sekolah tersebut mengalami masa paceklik dan terus mengalami penurunan minat murid.
Menutup sekolah tersebut tanpa ada upaya pendampingan dalam pemecahan masalah justru bisa menimbulkan masalah baru. DPRD HST menilai itu merupakan kemunduran di bidang layanan pendidikan jika penutupan delapan sekolah tersebut terjadi.

Pemerintah Kabupaten HST mungkin sudah mengevaluasi delapan sekolah tersebut. Kurun waktu dua tahun terakhir, sekolah masih belum bisa meningkatkan minat murid untuk bersekolah di sekolah tersebut. Pemkab HST menilai sekolah tersebut tidak bisa berkembang lagi dan berpotensi membebani APBD.

Sangat disayangkan kalau APBD dibelanjakan untuk belanja pegawai dengan efesiensi pelayanan yang tidak bisa menghasilkan output yang maksimal. Dengan kata lain, akan terjadi pemborosan APBD untuk membiayai sekolah yang hampir tidak memiliki murid. Langkah yang bisa diambil mungkin dengan menggabungkan murid yang tersisa dengan sekolah yang terdekat agar rasio jumlah murid dengan jumlah guru di sekolah bisa seimbang menurut ketentuan.

Permendikbud RI Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat telah mengatur sistem zonasi yang mewajibkan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah menerima peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Sekolah wajib menerima peserta didik yang domisilinya terdekat paling sedikit 90 persen dari total jumlah peserta didik.

Domisili tersebut ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Sistem zonasi tersebut harus memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Dalam menentukan radius zona terdekat pemerintah daerah diharapkan melibatkan Musyawarah/Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Sistem zonasi hanya mengatur dan berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sistem tersebut tidak berlaku bagi sekolah di bawah naungan Kementrian Agama. Sekolah di bawah Kementrian Agama masih bisa menerima peserta didik dari zona mana saja. Dalam beberapa tahun ini, sekolah agama di Kabupaten HST berhasil menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Dalam satu minggu sekolah agama membuka PPDB sudah harus menutup pendaftaran karena daya tampung sudah dipenuhi oleh pendaftar.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help