Berita Banjarmasin

Ingin Tunda Pembongkaran Rantauan Darat, Ternyata Dewan Belum Layangkan Surat ke Pemko

Per 31 Agustus nanti warga diminta membongkar bangunan dan mengosongkan lahan.

Ingin Tunda Pembongkaran Rantauan Darat, Ternyata Dewan Belum Layangkan Surat ke Pemko
banjarmasinpost.co.id/abdul ghanie
Warga Jalan Rantauan Darat Kelurahan Kelayan Selatan RT 5 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kalsel kembali menyoal terkait ganti rugi pembebasan lahan proyek RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Batas waktu pembongkaran rumah di Jalan Rantauan Darat Banjarmasin Selatan semakin dekat. Per 31 Agustus nanti warga diminta membongkar bangunan dan mengosongkan lahan.

Warga pun sempat mendatangi DPRD Kota Banjarmasin unuk meminta perpanjangan waktu per 3 Agustus lalu.

DPRD Kota Banjarmasin berjanji untuk menyurati Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan perpanjangan waktu pengosongan lahan di Jalan Rantauan Darat.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Taiwan Asian Games 2018

Namun, hingga hari ini surat tak kunjung di kirimkan ke Pemerintah Kota Banjarmasin maupun ke Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

"Kami belum menerima suratnya," ujar Ibnu Sina.

Ibnu mengatakan, proses ganti rugi juga sudah dibayarkan. "Semua sesuai kesepakatan. Kalau pengajuan untuk perpanjangan waktu belum ada," katanya.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Arsenal vs Manchester City Liga Inggris Malam Ini Live Bein Sport 1

Rupanya surat tersebut memang belum dikirimkan oleh DPRD Kota Banjarmasin. "Rencananya hari ini kami kirimkan," kata Ketua Komisi I DRPD Kota Banjarmasin, Aman Fahriansyah.

Aman menjelaskan, Komisi I hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk perpanjangan waktu lagi hingga satu bulan.

"Batas waktunya akhir bulan ini. Tapi mereka minta perpanjangan waktu biar punya waktu lebih intik membongkqr sendiri. Tapi kebijakan tetap pada pemko," katanya.

Baca: Hasil MotoGP Austria 2018 - Murid Valentino Rossi, Franco Bagnaia Kembali Raih Juara di Kelas Moto2

Masalah ganti rugi lahan yang masih disoal oleh warga di sana , DPRD Aman juga sepakat dengan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin, untuk mencari lembaga bantuan hukim.

"Kami cuma memfasilitasi saja," kata Aman.

Sementara jika tanpa surat pengajuan pengunduran waktu, pemko tetap mengacu pada kesepakatan lama yakni per akhir Agustus lahan sudah bersih.

"Kalau ada ajuan kemana? Kalau tidak ada surat resmi kami tetap pada keputusan awal. Ganti rugi bangunan sudah konsinyasi," kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin, Ahmad Fanani Syaifuddin.

(banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help