Berita Kotabaru

Soal Proyek Jembatan Pulaulaut Terancam Mangkrak, Ini Tanggapan Ketua Komisi III DPRD

Sementara Pemkab Kotabaru tidak lagi mengalokasi APBD kabupaten, karena kegiatan menjadi skala prioritas lebih banyak.

Soal Proyek Jembatan Pulaulaut Terancam Mangkrak, Ini Tanggapan Ketua Komisi III DPRD
ist
Ketua Komisinl III DPRD Kotabaru Denny Hendro Kurnianto 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Dibatalkannya lelang proyek pekerjaan lanjutan jembatan penghubung Pulaulaut dengan daratan Kalimantan diakui Ketua Komisi III yang membidangi persoalan infrastruktur, Denny Hendro Kurnianto.

Denny bahkan, tidak hanya mengakui rencana pekerjaan proyek tahun ini sudah dilelang dibatalkan. Namun, ia juga menyebutkan tahun anggaran 2019 pemerintah daerah tidak lagi menganggarkan.

Dengan alasan, tidak ada kepastian gelontoran dana dari pemerintah pusat. Sementara daerah tidak lagi mengalokasi APBD kabupaten, karena kegiatan menjadi skala prioritas lebih banyak.

"Jadi menurut saya tidak dilaksanakan APBD 2018 untuk jembatan ada sisi positifnya," ujar Denny kepada banjarmasinpost.co.id.

Baca: Proyek Jembatan Pulautlaut Kembali Mangkrak, Rahmat Sebut Bina Marga Batalkan Lelang

Sehingga, tambah Denndy, dana untuk pembangunan jembatan bisa pakai di APBD perubahan untuk kegiatan yang lainnya.

"Alasannya karena memang itu tadi, jembatan itu sampai hari ini belum ada kepastian. Kepastian mau dilanjutkan atau tidak sampai hari ini belum," ujar Denny kepada banjarmasinpost.co.id melalui telepon selularnya.

Pemerintah pusat belum menganggarkan karena ada beberapa syarat belum terpenuhi.

"Jadi intinya memang harus dipending. Bukan berarti bermaksud tidak dilanjutkan pekerjaan, tidak. Artinya kita pending sampai ada kesepakatan, jembatan harus dilaksanakan baru dianggarkan lagi. Jadi anggaran tidak sia-sia," ucapnya.

Baca: Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Taiwan Asian Games 2018 - Skor Akhir 4-0, Bertabur Gol Cantik

Denny tidak menepis, terkait proyek tersebut telah ditanda tangani MoU antaran dua kabupaten dan provinsi untuk sharing anggaran.

Kalau tidak ada kepastian, mengapa pemerintah daerah dua tahun terakhir menganggarkan? "Bahasanya mungkin kita rubah. Bukan tidak ada kepastian, mungkin belum bisa dilanjutkan lebih tepatnya," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help