Berita Batola

Pemkab Batola Fokus Kegiatan 17 Agustus, Penertiban Ratusan PKL Alalak Ditunda Lagi

Sebelumya, DPRD Kabupaten Batola mencium aroma tak sedap menjelang penertiban ratusan Pedagang kaki lima (PKL) Jalan Trans Kalimantan.

Pemkab Batola Fokus Kegiatan 17 Agustus, Penertiban Ratusan PKL Alalak Ditunda Lagi
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
SEORANG pedagang kaki lima (PKL) lapak meja non permanen di jalur hijau kawasan Alalak Jalan Trans Kalimantan memperlihatkan surat perintah penertiban dari Sekda Batola menyambut Hari Pangan Sedunia (HPS) Nasional tahun 2018. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Penertiban ratusan pedagang kaki lima (PKL) lapak meja non permanen dan semi permanen di jalur hijau kawasan Alalak Jalan Trans Kalimantan ditunda lagi. Penundaaan ini karena Pemkab Batola saat ini sedang fokus kegiatan menyambut peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang.

“Penertiban PKL pasti ada. Dalam waktu dekat akan kita bahas penertiban PKL Alalak. Tapi saat ini kami sedang fokus pada kegiatan 17 Agustus. Setelah itu, kami akan menggelar giat penertiban ke lapangan,” kata Ketua Tim Penertinban PKL Alalak Anthoni, Selasa (14/8/18).

Sebelumya, DPRD Kabupaten Batola mencium aroma tak sedap menjelang penertiban ratusan Pedagang kaki lima (PKL) Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak kabupatan setempat. Dari hasil dialog dengan dengan sejumlah PKL, ternyata sebagian lahan jalur hijau di Jalan Alakak disewakan.

Baca: Nissa Sabyan Pernah Dibayar Ucapan Terima Kasih, Kini Tarif Sabyan Gambus Capai Puluhan Juta

Baca: Ketakutan Nissa Sabyan Setelah Grup Sabyan Gambus Naik Daun, Bahkan Nyatakan Siap Introspeksi

“Iya kita terkejut. Saya sengaja berdialog dengan sejumah PKL. Penuturan PKL, sebagian lahan jalur hijau disewakan. Ini ngga benar. Saya kerja siapa yang menyewakan, PKL hanya menjawab ada yang menyewakan,” kata salah satu anggota DPRD Kabupaten Batola, Alimansyah/

Sebagaian PKL, sambung Alimansyah, bahkan ada yang menebus dengan sejumlah uang untuk bisa menempati lahan di jalur hijau. Sayangnya, PKL itu tak mau menyebutkan siapa yang menyewakan jalur hijau dan berapa nilainya.

Menurut Alimansyah, Ibu Bupati Batola Hj Normiliyani AS pernah minta pendapatnya soal penertiban ratusan penertiban PKL Alalak. Penertiban PKL itu sebaiknya itu tanpa pilih kasih, baik PKL non permanen bongkar pasang, PKL buah, atau pun pedagang yang sudah membuat toko atau rumah di jalur hijau Jalan Trans Kalimantan.

“Saat saya melihat keberadaan ratusan PKL Alalak, kondisi sungai setempat juga memprihatinkan. Sebab, PKL yang telah membuat kios atau toko, membuang sampah seenaknya di sungai tersebut. Tepi sungai juga menjadi jorok,” kata Alimansyah. (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved