Berita Batola

Di Batola, Ada Tiga Kecamatan Penerima Rastra Terbanyak

Setidaknya ada tiga kecamatan di Kabupaten Batola yang tercatat terbanyak sebagai penerima beras sejahtera (rastra) bantuan sosial (bansos).

Di Batola, Ada Tiga Kecamatan Penerima Rastra Terbanyak
edi nugroho
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batola, Fuad Syekh 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Setidaknya ada tiga kecamatan di Kabupaten Batola yang tercatat terbanyak sebagai penerima beras sejahtera (rastra) bantuan sosial (bansos).

Tiga kecamatan dengan konsentrasi penerima rastra terbanyak yakni Kecamatan Tabunganen, Mekarsari dan Alalak.

Baca: Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Palestina di Asian Games 2018 : Skor 1-1 Sementara, Hukuman Penalti

Baca: Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Palestina Asian Games 2018, Live Vidio.com

Baca: LIVE SCTV! Link Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Palestina di Asian Games 2018

Baca: Sambil Tunggu Ustadz Abdul Somad, Kepala Dinas Ini Adzan di Depan Ribuan Jemaah

Baca: Ibnu Sina Lantik 121 Pejabat dan Kepala Sekolah di Lingkup Pemko Banjarmasin, Ini Rinciannya

“Ya ada tiga kecamatan penerima rastra terbanyak di Batola, yakni Kecamatan Tabunganen, Mekarsari dan Alalak,” kata kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batola, Fuad Syekh SSos MAP, Rabu (15/8/18).

Menurut Fuad, penerima beras sejahtera (rastra) bantuan sosial di Kabupaten Batola pada 2018 ini mencapai 14.283 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di sebanyak 17 kecamatan di kabupaten setempat.

“Setiap bulan, petugas Bulog Kalsel mengantar rastra ke titik distribusi yang telah disepakati,” kata Fuad.

Baca: Terungkap Alasan Prabowo Enggan Terima AHY Jadi Cawapres, Luhut : Tak Nyaman Wakilnya Mayor

Baca: Mahfud MD Dianggap Saingan Terberat, Ruhut Ungkap Alasan Penolakan Cawapres Jokowi

Baca: Reaksi Hasto Saat Maruf Amin Disebut Mahfud MD Ancam Jokowi Tentukan Cawapres Pilpres 2019

Menurut Fuad, dalam pelaksanaannya memang ada perubahan data terkait, warga Batola yang pindah, meninggal dunia, data ganda dan warga miskin menjadi mampu.

“Ada juga menurut penilaian masyarakat itu ada warga miskin, tapi malah tidak menerima rastra,” katanya.

Dijelaskannya, saat ini ada peraturan menteri sosial Nomor 28 tahun 2107 tentang pedoman umum dan validasi data terpadu penangangan warga miskin dan tidak mampu. Jika ada perubahan data penerima rastra itu melalui musyawarah desa.

“Saat ini rapat koordinasi tingkat nasional, untuk Batola tahun ini diminta untuk verifikasi perubahan data KPM untuk rastra,” katanya. (banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved