Berita Banjarbaru

Syamsir Sebut Royalti Tambang Minim untuk Kalsel

Pembangunan dari penghasilan tambang batubara di Kalsel hingga kini sebut Asisten III Administrasi Umum Pemprov Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman

Syamsir Sebut Royalti Tambang Minim untuk Kalsel
banjarmasin post group/ milna sari
Seminar royalti batu bara 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pembangunan dari penghasilan tambang batu bara di Kalsel hingga kini sebut Asisten III Administrasi Umum Pemprov Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman masih belum busa dirasakan oleh masyarakat Kalsel.

Pasalnya meski menjadi daerah penghasil banyak sumber daya mineral Kalsel tak mendapatkan banyak sokongan dana dari royalti tambang.

Saat ini sebutnya Kalsel hanya mendapatkan 0,6 persen dari royalti tambang yang disetorkan ke Pemerintah Pusat.

Baca: Ustadz Abdul Somad Datang ke Banjarbaru, Ini Pesannya ke Ribuan Jemaah yang Hadir

Padahal Kalsel sebagai daerah pernghasil menurutnya harus mendapatkan lebih banyak dari sekdara 0,6 persen dari royalti.

Beberapa kali ungkapnya permohonan agar daerah penghasil mendapatkan royalti tambang lebih besar daripada 0,6 persen. Namun hingga kini penambahan royalyi juga tak pernah dilakukan.

Baca: Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Palestina Asian Games 2018: Skor 1-2 Sementara, Lilipaly cs Kebobolan

"Sampai sekarang bahkan mungkin sampai batubara habis di tanah Kalsel angka 0,6 persen tidak akan bertambah," ujarnya dalam pembinaan dan pengawasan terpadu perusahaan mineral dan batu bara di Novotel yang kali itu juga dihadiri Kementerian ESDM dan Dinas ESDM provinsi Kalsel yang dihadiri langsung oleh Kadis ESDM Isharwanto, Rabu (15/08/2018).

Sementara kepedulian pemilik perusahaan tambang dalam pembinaan dan pengawasan sebutnya sangat kurang. Dalam setiap kegiatan pembinaan selalu yang hadir sebut Syamsir adalah karyawan dan perwakilan bukan pemilik usaha tambang.

Baca: Live Streaming SCTV Babak Kedua Timnas U-23 Indonesia vs Palestina Asian Games 2018, Skor 1-1

Selain itu sebutnya jaminan reklamasi juga masih belum ketat. Padahal jika perusahaan tambang tak menyetorkan jamrek maka setelah operasi penambangan perusahaan bisa pergi begitu saja dari Kalsel tanpa ada melakukan reklamasi pasca tambang.

Sementara anggota DPR RI komisi VII, Dardiansyah mengatakan pembangunan dari dana pertambangan memang masih minim. Sebagai daerah penghasil sebutnya Kalsel tergolong minim pembangunan. Bahkan Kalsel tergolong daerah dengan sangat jauh terlambat pembangunannya.

Baca: Sambil Tunggu Ustadz Abdul Somad, Kepala Dinas Ini Adzan di Depan Ribuan Jemaah

Padahal Kalsel memiliki tambang batubara, minyak, dan perkebunan yang melimpah.
"Ini tergolong tidak adil bagi daerah penghasil," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Salah satu contoh kurang meratanya pembangunan untuk daerah penghasil sumber daya mineral ujar Dardi adalah dibatalkannya kereta api trans Kalimantan.

Baca: Terungkap Alasan Prabowo Enggan Terima AHY Jadi Cawapres, Luhut : Tak Nyaman Wakilnya Mayor

Saat ini diakuinya memang Kalsel hanya menerima 0,6 persen dari Rp 40 triliun royalti yang dibayarkan perusahaan tambang di Kalsel ke Kementerian Keuangan. Pada dasarnya Kalsel ujarnya mendapatkan delapan persen, namun pembagiannya difilter oleh Kemenkeu. 0,6 persen untuk diberikan secara langsung dan sisanya bisa jadi melalui DAU.

"Ini yang terus kami perjuangkan agar daerah mendapat royalti delapan persen secara langsung diberikan ke daerah, meskipun itu berat disetujui oleh Kemenkeu, tapi kami tetap mengusahakan setidaknya ada pertambahan dari 0,6 persen itu," jelasnya.

(banjarmasinpost.co.id /milna sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help