Kriminalitas Kabupaten Banjar

Terpidana Kasus Korupsi KPU Banjar Rp 10,61 Miliar, Akhirnya Datangi Kejari Banjar

Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ali Martado mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Rabu (15/8).

Terpidana Kasus Korupsi KPU Banjar Rp 10,61 Miliar, Akhirnya Datangi Kejari Banjar
hasby
Ahmad Faisal didampingi kuasa hukumnya Ali Martado mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Rabu (15/8). 

Kasipidsus Kejari Banjar, Tri Taruna Fariadi mengatakan, pihaknya tetap mengapresiasi sikap kooperatif yang ditujukan oleh terpidana bersama kuasa hukumnya. Pihaknya tetap akan melakukan upaya eksekusi.

“Dari terpidana dan kuasa hukumnya masih menunggu petikan putusan dari pengadilan. Namum kami tegaskan bahwa tugas kami hanyalah sebagai eksekutor,” katanya.

Didampingi jaksa fungsional, Evan Adi Wicaksana dan Sugeng, Tri Taruna menegaskan akan menjadwalkan kembali eksekusi terpidana, sebagaimana yang sudah ada dalam putusan Mahkamah Agung.

Kembali ditambahkan Tri Taruna, dalam waktu dekat akan tetap menjadwalkan eksekusi terpidana. Terkait sudah atau belum menerima, maka itu ranah Pengadilan.

Sebelumnya, Jaksa Fungsional Evan Adi Wicaksana membenarkan sudah menerima petikan dari Mahkamah Agung. Dalam petikan tertulis Majelis Hakim diketuai oleh Prof Surya Jaya dan anggota M Askin, Leopold Hutagalung. Ketiganya merupakan hakim agung adhoc tipikor MA RI.

Disebutkannya, untuk materi putusan adalah, menolak permohonan kasasi pemohon yakni terdakwa satu Ahmad Faisal dan Husaini. Mengabulkan kasasi pemohon dua yakni penuntut umum Kejari Banjar.

Disebutkannya, isi petikan juga menyebutkan Ahmad Faisal dan Husaini, meyakinkan bersalah dalam melakukan tipikor bersama-sama. Kemudian menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Faisal selama lima tahun dan Husaini selama empat tahun, denda masing-masing terdakwa Rp 500 juta, atau kurungan penjara selama enam bulan.

Terpidana Ahmad Faisal saat ini menjalani tahanan kota, sedangkan untuk Husaini sudah berada dalam tahanan.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Sugeng dan rekan dari Kejari Martapura, akibat dugaan korupsi ketiganya ini, kerugian negara mencapai Rp 10,61 miliar.

Ada garis besar dakwaan yang dibacakan secara bergantian ini adalah sisa uang hibah untuk pemilihan Gubernur atau wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015. Bukannya dikembalikan ke kas daerah, justru digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan.

Salah satunya yang dilakukan diluar peruntukan tersebut yakni digunakan untuk melakukan perjalanan wisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan beberapa puluh orang. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help