Mereka Bicara

Arti Proklamasi untuk Kalimantan

Ketika proklamasi 17 Agustus 1945, Soekarno menegaskan wilayah yang mencakup Republik Indonesia adalah seluruh bekas Hindia Belanda

Arti Proklamasi untuk Kalimantan
Istimewa
Ir Soekarno 

Oleh: Haris Zaky Mubarak MA, Sejarawan Kalsel alumni UGM

JIKA kita membicarakan tentang proklamasi 1945 maka tentu yang diingat kemudian adalah soal bagaimana para pegiat kemerdekaan Indonesia saat itu seperti Soekarno, Hatta, Yamin ataupun kalangan tokoh muda lainnya berkontribusi besar bagi lahirnya negara dan bangsa besar bernama Indonesia. Namun demikian ada proses sejarah penting di balik peristiwa proklamasi bagi konstelasi lokal terutama sekali bagi perkembangan embrio desentralisasi daerah di Kalimantan karena dalam proses ini ada lika-liku kebijakan yang membuat Kalimantan terbagi dalam beberapa daerah.

Ketika proklamasi 17 Agustus 1945, Soekarno menegaskan wilayah yang mencakup Republik Indonesia adalah seluruh bekas Hindia Belanda. Dengan demikian pulau Kalimantan dibagi menjadi dua yakni wilayah Kalimantan Utara dibawah yurisdiksi Inggris dan wilayah Kalimantan yang sebelumnya milik Hindia Belanda berada dibawah kekuasaan Indonesia.

Apa yang dikehendaki oleh Soekarno sulit terelisasi karena masih besarnya dominasi penguasa lokal di Kalimantan. Namun demikian pengaturan Kalimantan juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia. PPKI menyepakati pemerintahan daerah dengan membagi daerah-daerah Indonesia kedalam 8 Propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Dalam proses perkembangan selanjutnya PPKI membentuk Komite Nasional yang mengatur pemerintahan untuk melahirkan Undang - Undang No. 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional. Dalam perkembangannya pelaksanaan undang-undang ini mengalami kendala karena praktiknya Belanda masih tetap menginginkan kekuasaan di wilayah Indonesia yang sudah memerdekakan diri.

Usaha pasca proklamasi
Usaha Belanda untuk mengadakan ketertiban hukum baru daerah di Indonesia, pada akhirnya dapat terselenggara setelah upaya tentara sekutu di luar Jawa dan Madura yang mulai meninggalkan Makassar pada 1 Juli 1946. Dalam situasi ini, Van Mook merencanakan tentang politik federalisme. Apalagi politik federal dimasa ini mendapat tanggapan positif berbagai tokoh terutama dari tokoh golongan tradisional. Van Mook mengusulkan untuk beralih pada kenegaraan federal di Indonesia. Pemikiran ini ia gunakan sebagai pembicaraan dalam Konfrensi Malino. Dalam konferensi yang dihadiri oleh perwakilan Kalimantan dan Indonesia Timur Ia berkesimpulan bahwa federalisme harus menjadi dasar dalam tata negara Indonesia yang meliputi Indonesia dan berbentuk Negara Indonesia Serikat (NIS). Dalam Konferensi Malino dinyatakan pula pembangunan kenegaraan Hindia Belanda diubah kedalam federasi atau Negara Indonesia Serikat. Pada masa ini, wilayah Kalimantan terbagi 3 Keresidenan, Residentie Zuid Borneo, Residentie Oost - Borneo, dan Residentie West-Borneo.

Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera, Pemerintah Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk negara demokrasi federal berdaulat bernama Republik Indonesia Serikat yang terdiri tiga negara bagian yaitu Republik Indonesia yang meliputi Jawa dan Sumatera, Negara bagian Kalimantan, dan Negara bagian Indonesia Timur meliputi semua wilayah Indonesia yang dulu termasuk Hindia Timur Belanda (terbentang dari Jawa Timur sampai ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tenggara). Usai linggarjati, berlanjut diadakannya perjanjian Renville pada 17 Januari 1948.

Pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, delegasi Belanda, delegasi Republik Indonesia yang diwakili oleh Mohammad Hatta dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) yang diwakili Sultan Hamid II telah mengadakan pertemuan di Den Haag dengan hasil kesepakatan penyerahan kedaulatan paling lambat 30 Desember 1949 meliputi seluruh wilayah yang dulu kekuasaan Hindia Timur Belanda kecuali wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat yang merupakan pemerintah federal yang terdiri Republik Indonesia dan 15 kesatuan politik yang didirikan Belanda. Kedaulatan untuk wilayah Kalimantan meliputi Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Daerah Dayak Besar, Daerah Banjar, Daerah Kalimantan Tenggara dan Daerah Kalimantan Timur.

Narasi Kesatuan
Ketegangan pertentangan unitaris dan federalis semakin kuat saat Sultan Hamid II memberikan konsep negara Kalimantan kepada para tokoh di Kandangan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan Sultan Hamid II menyampaikan dialah yang nantinya menjadi Wali Negara Kalimantan meliputi beberapa bagian Kalimantan. Usulan Sultan Hamid II ini ditentang keras pemimpin di Dewan Banjar. Terutama pihak Gubernur Mohammad Noer yang menjadi Gubernur Kalimantan ketika itu.

Pada 9 Maret 1950, di Banjarmasin diadakan demonstrasi rakyat dengan keputusan menuntut pembubaran Dewan Banjar. Di Kandangan juga diadakan demonstrasi rakyat pada 26 Maret 1950 seperti di Banjarmasin yang ingin mengintegrasikan daerah dengan Republik Indonesia. Keinginan ini dibuktikan keluarnya mosi rapat panitia dan demonstrasi rapat raksasa di Amuntai yang meliputi seluruh partai, organisasi, wakil-wakil kampung seluruh Amuntai dengan memperhatikan perdebatan dalam sidang Dewan Daerah Banjar ke XIIII 27 Maret 1950 dan mosi Dewan Daerah Banjar pada 27 Maret 1950 mosi-mosi di Kalimantan dan demonstrasi rakyat Amuntai, Kandangan, Banjarmasin menuntut bubarnya Dewan-Dewan Istimewa Daerah Banjar diputuskan dan memprotes sekerasnya melalui mosi Dewan Daerah Banjar dalam sidangnya ke XIII 27 Maret 1950 tentang melambatkannya bubarnya Dewan Daerah Banjar.

Menyikapi tuntutan rakyat di daerah Kalimantan Selatan untuk secepatnya menggabungkan diri dengan pemerintah Republik Indonesia maka Presiden Republik Indonesia Serikat mengeluarkan satu Surat Keputusan Nomor 137 4 Maret 1950 yang menetapkan daerah Banjar dihapuskan sebagai daerah Republik Indonesia Serikat dan dimasukkan dalam Republik Indonesia. Kebijakan semacam ini juga diberlakukan bagi daerah lain di Kalimantan seperti Kalimantan Timur, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara dan terakhir pada Kalimantan Barat.

Poin yang menarik dalam diskusi disini ini adalah peristiwa proklamasi 1945 tak hanya menjadi dimensi perjuangan seluruh komponen daerah dalam melawan praktik kolonialisme tetapi juga menjadi spirit dalam mengakomodir aspirasi secara kelokalan untuk bersama-sama berintegrasi secara utuh. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved