Berita Kabupaten Banjar

Kasus Perjalanan Dinas DPRD Banjar, Hadin Muhjad: Kejaksaan Jangan Sandera Seseorang dengan Kasus 

Kembali Hadin menegaskan, Undang-undang tidak ada mengatur untuk memperlambat suatu kasus, terlebih kasus korupsi.

Kasus Perjalanan Dinas DPRD Banjar, Hadin Muhjad: Kejaksaan Jangan Sandera Seseorang dengan Kasus 
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Kepala Kejari Banjar, Muji Murtopo (kanan) didampingi Kasipidsus, Tri Taruna Fariadi 

BANJARMASINPOST.CO.ID — Jelang Pileg 2019, Kepala Kejari Kabupaten Banjar Muju Martopo menyatakan pihaknya sementara calling down mengusut kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Banjar yang sudah ditetapkan tahap penyidikan di 2017. 

Soal sikap colling down penyidik kejatin, mnurut Pengamat Hukum ULM, Prof Hadin Muhjad jangan Kejari menyandera seseorang dengan kasus.

Dia menjelaskan, bila kembali kepada Undang-undang maka jelas tercantum bahwa jika seseorang yang jelas sudah memiliki dua alat bukti, usut segera sampai tuntas. Tetapi jika sebaliknya, tidak ada bukti maka harus segera dihentikan atau terbitkan SP3.

“Ini sudah jelas dalam KUHAP. Jangan menyandera seseorang dengan suatu kasus,” katanya, Kamis (16/8/2108).

Kembali Hadin menegaskan, Undang-undang tidak ada mengatur untuk memperlambat suatu kasus, terlebih kasus korupsi.

Baca: Jadwal, Prediksi Skor & Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Laos di Asian Games 2018 Live SCTV

Baca: Kejari Banjar Soal Dugaan Kunker Fiktif Anggota DPRD Banjar: Belum Ada Tersangka

Bahwa menurutnya, semestinya dibedakan proses politik dengan proses hukum dan masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jangan mencampur antara hukum dengan politik.

Terpisah, Pengacara yang sudah malang melintang, Fauzan Ramon mengatakan, untuk kasus dugaan perjalamam fiktif anggota DPRD Banjar ini sudah sangat lama, yakni 2015 dan baru naik ke tahap penyidikan 2017. Agenda pileg 2019 kini justru menjadi alasan bagi Kejari callingdown.

“Hendaknya ada kepastian hukum, jangan berlarut-larut. Karena dengan status demikian maka bisa saja membikin orang tidak tenang, waswas bahkan spot jantung meninggal dunia, bahkan dugaan bisa saja jadi mesin atm oknum,” ujarnya.

Pengamatannya selama ini, dalam mengusut dugaan korupsi di DPRD baik tingkat kabupaten hingga provinsi, kejaksaan dalam prosesnya berlangsung lama. Bagi Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten seperti Kejari Banjar jika ada kendala maka segera komunikasikan dengan Kejati hingga Kejagung.

Baca: Puisi-puisi Chairil Anwar Pas untuk Hari Kemerdekaan Indonesia (HUT ke-73 RI) 17 Agustus 2018

Baca: Jadwal, Prediksi Skor & Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Laos di Asian Games 2018 Live SCTV

Tetapi perlu diingat, menurutnya walaupun misalkan SP3 dalam kasus tersebut, jika ada bukti baru maka bisa saja kasus dugaan perjalanan fiktif anggota DPRD Banjar diungkap kembali.

“SP3 bukan berarti bisa tenang, tetapi jika ada bukti baru bisa dibuka kembali kasusnya,” tambahnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved