Tajuk

Menimbang Status Bencana

Di sela pelaksanaan Asian Games 2018, perhatian pun ikut terbetot dengan kondisi Lombok yang masih terus didera gempa susulan.

Menimbang Status Bencana
(ANTARA FOTO/ AHMAD SUBAIDI)
Pengendara sepeda motor melintas dekat rumah yang roboh pascagempa di Desa Bentek, Kecamatan Pemenang,Tanjung, Lombok Utara, NTB, Senin (6/8/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.iD - MUSIBAH masih terus menggelayuti saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat (NTB). Belum juga kondisi pulih akibat gempa Minggu (5/8) silam, gempa bumi besar kembali terjadi Minggu (19/8) dengan magnitudo 7 SR di Lombok.

Di sela pelaksanaan Asian Games 2018, perhatian pun ikut terbetot dengan kondisi Lombok yang masih terus didera gempa susulan.

Walau bantuan dan personel relawan kemanusiaan dari berbagai organisasi masyarakat terus berdatangan, namun banyak juga yang mempertanyakan kesigapan pemerintah, utamanya mengenai status bencana di Lombok. Mereka mempertanyakan status bencana nasional untuk Lombok melihat dampak dan kondisi terkini wilayah tersebut.

Sementara berdasarkan penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) , ada sejumlah pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan status bencana, diantaranya pertimbangan, jumlah korban, luas wilayah terdampaknya, kerugiannya, yang tak kalah penting, keberfungsian perangkat daerah setempat.

Pertimbangan dengan ukuran kuantitatif, seperti jumlah korban, luas wilayah yang terdampak, bukanlah ukuran mutlak. Namun, lebih ditekankan pada aspek keterlibatan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
Dari sisi korban, secara kuantitatif memang terus bertambah. Hingga kemarin sudah ada 548 orang yang tewas akibat serentetan gempa sejak sepekan silam. Apalagi (namun semoga tidak terjadi) bila ada lagi gempa susulan yang lebih besar.

Menurut humas BNPB Sutopo Nugroho, status bencana nasional atau tidak, yang membedakan hanyalah siapa yang memegang komando dalam penanganan, apakah pemerintah daerah atau pusat. “Ketika terjadi bencana, gubernur mengerahkan seluruh sumber daya yang ada membantu kabupaten yang ada. Pemerintah pusat sifatnya hanya mendampingi, memperkuat,” kata Sutopo.

Dalam kondisi tersebut, perkara saat penanganan, personelnya dari pusat, dananya dari pusat, logistik peralatan dari pusat, tapi tetap ditegakkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab.

Sebagaimana saat ini, penanganan gempa Lombok berskala nasional dengan logistik dan personel dari pemerintah pusat. Akan tetapi, komando tetap dipegang oleh pemerintah daerah. Hal tersebut tak menutup kemungkinan perubahan status terhadap bencana gempa Lombok dan bergantung pada keputusan presiden.

Nah, faktor presiden inilah yang justru membuat gempa Lombok melebar kemana-mana. Maklum, menjelang pilpres semua persoalan bisa menjadi lebih pelik.

Ditetapkan sebagai bencana nasional atau bukan, kini kita tinggal meninggu keputusan pemerintah. Tapi yang utama bagi kita, tentunya peran langsung dan partisipasi membantu warga Lombok.

Tak elok rasanya kalau sebagian dari kita masih mencemooh pemerintah mengenai status bencana, atau menyebar hoaks tentang gempa Lombok, tapi kita belum sama sekali menyumbangkan bantuan ke saudara-saudara kita di NTB.
Mereka lebih membutuhkan bantuan, daripada riuh saling cemooh yang ujung-ujungnya bermuatan politis atau saling menghujat. Pisahkan urusan bencana dengan persoalan politik agar tak menceredai rasa kemanusiaan. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help