Polemik Fatma MUI Soal Imunisasi MR

Dinkes Kalsel Tetap Lanjutkan Imunisasi MR Pasca-Fatwa MUI, Tak Paksa Masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan tetap melakukan vaksin untuk warga Kalimantan Selatan.

Dinkes Kalsel Tetap Lanjutkan Imunisasi MR Pasca-Fatwa MUI, Tak Paksa Masyarakat
Banjarmasinpost.co.id
Harian Banjarmasin Post Edisi Kamis (23/8/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measless dan rubella (MR) untuk imunisasi. MUI menyatakan, vaksin yang diimpor dari Serum Institute of India (SII) itu haram karena mengandung babi. Namun, penggunaannya saat ini dibolehkan atau mubah karena keterpaksaan tidak ada vaksin alternatif yang halal.

Menanggapi fatwa tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan tetap melakukan vaksin untuk warga Kalimantan Selatan.

"Jika dicermati dari fatwa MUI tersebut, maka dibolehkan untuk dilakukan vaksinasi. Sebab di Indonesia dalam keadaan darurat dan vaksin tersebut adalah untuk mencegah penyakit campak yang belum ada obatnya," kata Kadinkes Kalsel, HM Muslim, Rabu (22/8/2018).

Pihaknya juga mengakui, terkait soal fatwa MUI terhadap MR ini, mereka akan dipanggil ke Jakarta untuk membahas kaitan hal ini.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018 Usai Fajar/Rian Takluk, Melorot No 5

Baca: Andai Habib Rizieq Dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019, PAN Tak Gunakan Politik Identitas

"Kami tetap berpedoman kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan vaksinasi MR. Sebab Indonesia dikategorikan darurat untuk MR. Lagi pula dalam vaksinasi MR juga sudah ada izin edarnya dari BPOM jadi dikategorikan aman," sebutnya.

Sejauh ini, pihaknya tetap menyasar anak anak di sekolah untuk vaksinasi. Adapun capaiannya, vaksinasi MR Kalsel adalah sebesar 21,4 persen, dari target 1,2 juta sasaran.

"Fatwa itu memang hambatan, namun tetap kami lakukan pendekatan bahwa dibolehkan alias mubah, sementara selama masih belum ditemukan vaksin akternatif. Dan ini tetap akan kami jalankan bagi yang mau. Dan kami tidak akan memaksa," kata dia.

Mengenai kelanjutan program ini Dinas Kesehatan Batola pun mengakui tetap akan menjalankan meski ada fatwa MUI. Sampai saat ini semua puskemas di Kabupaten Batola tetap melayani vaksi MR.

“Kami masih menunggu surat resmi dari kemenkes. Di puskesmas pelayanan vaksin MR masih jalan, namun sifatnya murid yang mau dilayani. Bagi siswa menolak tidak disuntik,” kata Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Batola, M Hatta.

Baca: Prediksi Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UEA) Live SCTV

Baca: LIVE SCTV Jadwal Lengkap 16 Besar Sepak Bola, Timnas U-23 Indonesia Vs UAE Kick-off Sore

Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalsel, Fadhly Manshoer, fatwa khusus terkait vaksin MR merupakan kebijakan yang ditujukan bagi warga yang sudah telanjur melakukan imunisasi, serta yang masih terikat dengan hukum syari.

Apalagi menyangkut belum adanya alternatif lain untuk mengatasi peredaran kedua penyakit tersebut, yang diklaim telah dinyatakan darurat di Indonesia.

Kendati demikian pihaknya mengharapkan ke depan pemerintah Indonesia dapat memproduksi vaksin sendiri, di tengah pesatnya populasi anak yang mencapai ratusan jiwa. "Fisik fatwa itu bisa akan kami terima dua hari setelah Idul Adha,” sebutnya. (lis/tribunnews/ogi)

Lebih lengkap baca di Harian Banjarmasin Post Edisi Kamis (23/8/2018)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help