Mereka Bicara

Fatwa MUI dalam Polemik Vaksin Rubella

Isu mengenai kandungan Babi dalam Vaksin MR yang diproduksi oleh SII membuat masyarakat berada dalam situasi dilematis

Fatwa MUI dalam Polemik Vaksin Rubella
VAKSINASI DIFTERI - Seorang siswa menjerit ketakutan saat akan disuntik vaksin Tetanus-Diphtheria Toxoid (Td) di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ahmad Yani, Jalan Kahuripan, Kota Malang, Senin (22/8/2016). Pemberian vaksin pada siswa ini untuk mecegah penularan penyakit Difteri yang telah menjangkiti enam siswa dan satu guru di sekolah tersebut. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO 

Oleh: Rahmad Hidayat, Pemerhati Sosial Politik

Isu mengenai kandungan Babi dalam Vaksin MR (Measles Rubella) yang diproduksi oleh SII (Serum Intitute Of India) membuat masyarakat berada dalam situasi dilematis, memilih antara keyakinan agama yang tidak bisa diganggu gugat, dengan program kesehatan yang berimplikasi pada masa depan, sebuah pilihan yang berujung kepada kepanikan massal. Kepanikan ini sejatinya tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi juga terjadi di Indonesia secara keseluruhan, khususnya daerah dengan mayoritas penduduk muslim.

Isu ‘Babi’ Dalam Catatan Sejarah
Bagi umat muslim, perkara babi bukan sekadar larangan tetapi perihal keimanan. Karenanya, isu yang berkaitan dengan kandungan babi selalu mempunyai reputasi dalam membuat kepanikan publik. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan, bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar dunia.

Pada pertengahan tahun 1988, publik dihantam oleh kepanikan luar biasa,penyebabnya adalah isu gelatin (protein) yang dihasilkan dari babi terdapat dalam sebuah produk susu yang paling banyak di konsumsi masyarakat. meski sempat mendapatkan penolakan besar, tetapi pada akhirnya produsen susu ini mampu membuktikan bahwa produknya tidak mengandung babi sebagaimana di isukan.

Pada milenial awal tepatnya November tahun 2000, publik kita digegerkan oleh keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara resmi, mengeluarkan fatwa agar masyarakat tidak mengonsumsi salah satu merk penyedap rasa. Seruan ini membuat dilema masyarakat, sebab, saat Mandra dan Paramitha Rushady mengajak masyarakat untuk menggunakan Ajinomoto, pemerintah justru memerintahkan menarik semua bumbu masak keluaran Ajinomoto. Kasus ini berakhir dengan keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM) untuk menarik segala jenis produknya yang terindikasi mengandung babi. Perlu diketahui bahwa pada masa ini Ajinomoto tengah merajai bisnis penyedap rasa, sehingga kasus ini menjadi sangat besar.

Yang terbaru adalah kasus mi asal negeri ginseng, Korea. yang terjadi pada tahun 2017. Kasus ini bermula dari pernyataan resmi Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) yang menjelaskan bahwa produk mi asal a prinsip keyakinan, kecemasan publik mengenai kandungan babi selalu berangkat dari akar keagamaan kuat. Larangan makan babi memiliki implikasi besar bagi umat muslim, ia tidak sekadar sebuah larangan tetapi sudah menjadi prinsip pergaulan masyarakat. oleh karena itu, terbentuklah semacam fanatisme untuk tidak mendekati hewan ini apalagi sampai mengonsumsinya. Fanatisme ini berbanding lurus dengan kenyataan bahwa reaksi masyarakat kita terhadap isu yang berhubungan dengan babi selalu menjadi sentimen negatif dan bagi beberapa kelompok, penolakan secara terbuka adalah tindakan yang harus dilakukan.

Kedua, fobia masa lalu. Bahwa benar masyarakat kita adalah masyarakat perasa. Disatu sisi mudah memaafkan tetapi disisi yang lain juga susah melupakan. Sifat perasa ini menjadi titik keberangkatan reaksi masyarakat terhadap Vaksin MR sehingga menyamakan apa yang terjadi pada kasus masa lalu dengan kasus vaksin sekarang.

Ketiga, faktor yang paling menentukan dari respons masyarakat adalah kuantitas dan kualitas informasi yang diterima. Framing “mengandung babi” ternyata lebih kuat daripada detail informasi yang lain. Publik kita seakan mengabaikan “kebaikan” vaksin MR atas nama komitmen keagamaan. Hal ini tentu sah-sah saja, akan tetapi yang menjadi titik persoalan adalah, jika isu ini tidak diimbangi dengan langkah mencari tau kebenaran bahwa apakah benar vaksin MR mengandung unsur babi, dan apakah benar bahwa penggunaan vaksin ini haram hukumnya. Realitas yang ada menjelaskan bahwa mayoritas publik kita memakan mentah isu “mengandung babi” ini tanpa mencari tahu kebenaran.

Kualitas informasi yang minim menyebabkan masyarakat, bahkan beberapa tokoh publik, menarik kesimpulan secara prematur. Selain tidak berkeadilan, kondisi ini juga menyebabkan kesalahpahaman masyarakat tentang isi, kandungan, maupun tujuan vaksinisasi tersebut. Apabila dibiarkan, Kondisi ini akan menyebabkan kerugian besar bagi kita semua. Anak-anak menjadi tidak terlindungi, orang tua menjadi panik dan program imunisasi nasional bisa berjalan tidak maksimal. Oleh karena itu pengetahuan menyeluruh dan mendalam serta diimbangi oleh kemauan mencari informasi adalah yang harus kita lakukan.

Untuk mencegah spekulasi publik semakin besar, serta agar polemik vaksin ini tidak berkepanjangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat dinantikan, hal ini akan berimplikasi positif bagi pelaksanaan imunisasi nasional serta akan mempengaruhi kondisi publik yang tengah cemas dan ragu-ragu.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help