Mereka Bicara

Fatwa MUI dalam Polemik Vaksin Rubella

Isu mengenai kandungan Babi dalam Vaksin MR yang diproduksi oleh SII membuat masyarakat berada dalam situasi dilematis

Fatwa MUI dalam Polemik Vaksin Rubella
VAKSINASI DIFTERI - Seorang siswa menjerit ketakutan saat akan disuntik vaksin Tetanus-Diphtheria Toxoid (Td) di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ahmad Yani, Jalan Kahuripan, Kota Malang, Senin (22/8/2016). Pemberian vaksin pada siswa ini untuk mecegah penularan penyakit Difteri yang telah menjangkiti enam siswa dan satu guru di sekolah tersebut. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO 

Vaksin MR dalam fatwa MUI
Dalam kenyataanya Vaksin MR adalah sebuah produk penting dari imunisasi nasional yang berguna untuk mencegah terjadinya penyakit menular berupa campak (measles) dan rubella (campak Jerman). Kedua penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi penyakit serius seperti diare, paru-paru basah, radang otak bahkan kematian. Oleh karena itu imunisasi masal adalah langkah penyelamatan masa depan anak-anak Indonesia. Alasan inilah yang menjadi salah satu point dalam keputusan resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR (measles-rubella) produk dari SII (Serum Institut of India) untuk imunisasi yang secara jelas membolehkan (mubah) pengunaan vaksin ini.

Fatwa MUI terkait vaksin ini penulis misalkan seperti sebuah oase di tengah sahara tandus. Yang membawa kesegaran di tengah panasnya polemik kandungan babi dalam vaksin MR, keputusan juga akan meredam kepanikan publik dan tentu saja akan memaksimalkan keberhasilan dari program imunisasi nasional.

Selain itu keputusan dan fatwa, MUI juga memberikan rekomendasi yang menurut penulis penting untuk kita ketahui dan berguna untuk disebarluaskan. Rekomendasi MUI diantara pointnya adalah; Mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal untuk kepentingan masyarakat; Mewajibkan produsen agar mengupayakan ketersediaan vaksin halal yang juga berkesesuaian terhadap undang-undang dan menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai pedoman dalam imunisasi dan kesehatan.

Rekomendasi ini penulis lihat sebagai sebuah upaya agar polemik serupa tidak terjadi di masa yang akan datang, dengan memberikan point rekomendasi yang sifatnya tuntutan kepada pemerintah agar memperhatikan aspirasi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat muslim.

Keputusan MUI terkait kasus ini penulis maknai sebagai edukasi baik itu kepada publik lebih-lebih kepada pemerintah. Oleh karena itu kinerja MUI dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang menjamin ketentraman umat, harus kita apresiasi dan harus kita dukung secara maksimal.

Dalam rangka mendukung fatwa MUI inilah mari kita dorong pemerintah agar seyogyanya bisa menjamin hal-hal yang sifatnya fundamental, dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat, yakni dengan menjamin bahwa setiap masyarakat di Indonesia dapat hidup layak dan berkecukupan dengan begitu masyarakat akan dapat lebih bisa menata kehidupannya. Pada akhirnya setiap argumen kita adalah demi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved