Pilpres 2019

Deklarasi Dinilai Kegiatan Kampanye, Perludem : Bukti Lemahnya Aturan Pemilu Indonesia

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini angkat bicara mengenai maraknya gerakan deklarasi #2019GantiPresiden.

Deklarasi Dinilai Kegiatan Kampanye, Perludem : Bukti Lemahnya Aturan Pemilu Indonesia
(Kompas.com/Idon Tanjung)
Ratusan massa memblokade gerbang Bandara SSK II Pekanbaru untuk menghadang mobil yang ditumpangi Neno Warisman, Sabtu (25/8/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini angkat bicara mengenai maraknya gerakan deklarasi  #2019GantiPresiden.

Dia menilai hal ini akibat tidak ada aturan yang jelas tentang pemilu.

Akibatnya, celah kekosongan aturan tersebut dimanfaatkan sebagai kampanye terselubung oleh kepentingan politik tertentu.

Baca: Pemilih PKB dan PPP Belum Rela Maruf Amin Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

Menurut Titi, aktvitas gerakan 2019 ganti presiden dan dukung presiden 2 periode pada dasarnya sudah merupakan kegiatan kampanye.

"Hanya saja aktivitas itu belum mampu dijangkau oleh aturan perundang-undangan kita, mengingat sampai saat ini belum ditetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Titi kepada Kompas.com, Minggu (26/8/2018).

Menurut Titi, tidak adanya aturan akhirnya membuat publik tidak bisa meminta pertanggungjawaban kegiatan tersebut, berkaitan dengan aliran dana dan perputaran uang yang terjadi akibat kegiatan tersebut.

Baca: Komentar Mantan Ketua MK Terkait Penolakan Aksi #2019GantiPresiden, Jimly : Polisi Hati-hati

Padahal, arahnya sangat jelas untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Titi mengatakan, hal ini adalah bukti dari lemahnya dari regulasi pemilu saat ini. Akuntabilitas aktivitas dan pendanaannya belum merupakan prioritas dan menjadi komitmen dari para peserta pemilu.

Akibatnya, banyak aktivitas yang dilakukan untuk mengakali aturan main yang ada.

Baca: Ruhut Bertanya ke Prabowo-Sandiaga Terkait Sensasi yang Dibuat Neno Warisman dan Ratna Sarumpaet

Seharusnya, menurut Titi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat pengaturan yang lebih operatif, sehingga bisa mencegah terjadinya aktivitas yang bisa memicu benturan dan perpecahan di masyarakat.

Halaman
12
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help