Pilpres 2019

Dugaan Keterlibatan BIN Saat Neno Warisman Diadang Massa Diungkap Politisi PKS Ini

"Ini harus dilakukan penyelidikan, jika oknum BIN di Pekanbaru melakukan tindakan hukum di luar kewenangan harus diproses," kata dia.

Dugaan Keterlibatan BIN Saat Neno Warisman Diadang Massa Diungkap Politisi PKS Ini
tribunbatam.com
Neno Warisman tiba Raya Batam untuk deklarasi #2019GantiPresiden 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Polemik penghadangan deklarasi #2019GantiPresiden terus bergulir. Politisi PKS di DPR RI ini pun angkat suara.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, dua organ negara, yaitu KPU dan Bawaslu sudah menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan gerakan #2019Ganti Presiden.

KPU menyatakan bahwa itu bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, Bawaslu juga menyampaikan ini bukan pelanggaran sehingga tidak punya kewenangan untuk menghentikan.

Baca: Bahas Strategi Kampanye di Darat dan Udara, Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin Ajak Moeldoko

Oleh karenanya, seharusnya aparat kepolisian berkewajiban untuk mengamankan aspirasi tersebut.

"Saya sangat prihatin melihat banyaknya presekusi kepada para aktivis gerakan #2019GantiPresiden. Apalagi hal ini banyak dilakukan didepan aparat, seolah mereka tak berdaya mengadapi tidakan kekerasan tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan tanya ada apa dengan korps kepolisian yang kita banggakan," terang Anggota Fraksi PKS di DPR RI itu, Selasa (28/08/2018).

Belum lagi, banyak video yang beredar mengenai tindakan aparat di Pekanbaru terhadap Neno Warisman, sweeping di Mojokerto, hingga pembubaran emak emak di Surabaya.

Baca: Termasuk Pendiri Demokrat, Deddy Mizwar Malah Jadi Jubir Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019

Dirinya khawatir ini akan semakin membuat masyarakat antipati dan menurunkan marwah korps kepolisian.

Apalagi ketika ada deklarasi gerakan Jokowi 2 Periode bisa berjalan mulus di 4 lokasi. Seolah Polri tidak lagi bekerja secara netral dan profesional. Belum lagi adanya dugaan keterlibatan BIN dalam penghadangan dan pemulangan Neno Warisman.

"Apa dasar hukum melakukan itu semua, kok sepertinya kita kembali ke zaman otoriter. Ini harus dilakukan penyelidikan, jika oknum BIN di Pekanbaru melakukan tindakan hukum di luar kewenangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai semua pihak nanti merasa punya kewenangan untuk menghadang orang dan mengusirnya dari suatu daerah, bisa kacau negara ini," kata Legislator PKS Dapil Kalsel itu.

Baca: Sandiaga Uno Mundur dari Wagub DKI, Jokowi Diminta Ikut Mundur dari Presiden, Jelang Pilpres 2019

Melihat ramainya persekusi saat ini, sepertinya Indonesia sedang darurat persekusi. Harus ada tindakan nyata untuk menghentikan semua ini, aparat harus bekerja secara independen, netral dan profesional. (banjarmasinpost.co.id/rendy nicko)

Penulis: Rendy Nicko
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help