Berita Banjarmasin

Menteri Informasi dan Komunikasi RI Minta Keterbukaan Parpol di Pileg dan Pilpres 2019

Komisi Informasi Pusat Provinsi Kalimantan Selatan, Samsul Rani, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 29 sengketa informasi di Kalimantan Selatan.

Menteri Informasi dan Komunikasi RI Minta Keterbukaan Parpol di Pileg dan Pilpres 2019
banjarmasin post group/ eka pertiwi
Pembukaan Rakornas Ke-9 KI Seluruh Indoneisia di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, kemarin siang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASINKomisi Informasi Pusat Provinsi Kalimantan Selatan, Samsul Rani, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 29 sengketa informasi di Kalimantan Selatan.

Sengketa inforasi beragam, mulai dari nilai proyek yang tidak transparan, hingga penggunaan anggaran desa. Jadi ada beberapa dinas yang dilaporkan, termasuk rumah sakit seperti RSUD Abdul Aziz Marabaha, warga Desa Juuh di Kabupaten Balangan.

Baca: Kunjungi Balaikota Banjarmasin, Penyandang Disabilitas Ini Harus Diangkat

Bahkan, warga Desa Juuh, bebernya melaporkan kepala desa yang tidak terbuka mengenai anggaran desa. “Itu sudah putus, yang belum putus laporan sengketa aset Pemerintah Kota Banjarmasin. Ini masih proses,” bebernya.

Sementara itu, Menteri Informasi dan Komunikasi RI, Rudiantara, mengungkapkan fungsi Komisi Informasi yakni menyelesaikan sengketa informasi.

“Selain tu, dengan adanya komisi informasi pusat ia berharap adanya keterbukaan partai politik untuk membantu proses pileg dan pilpres 2019 nanti,” ujarnya usai Rakornas ke-9 KI Seluruh Indonesia di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, Selasa (28/8/2018).

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018, Voli Pantai Sumbang Dua Medali Indonesia ke 4

Ketua Komisi Informasi Pusat , Gede Narayana mengatakan, jika komisi informasi akan tetap bersikap enteral meski mata anggaran pelaksanaan komisi informasi ada di bawah Dinaskominfo.

“Jadi rakornas ini juga akan kami bahas mengenai pengganggarannya. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, kami wajib melaksanakannya. Soal anggaran, berdasarkan pasal 30, penganggarannya dari APBD dan APBN. Jelas UU menyerahkan disana. Tidak mungkin mata anggarannya langsung,” ujarnya.

Meski persoalan sengketa informasi terjadi di SKPD, menurutnya tidak akan mengurangi independensi komisi informasi. “Yang memili komisioner dari dewan. Tidak mungkin tidak independen,” katanya.

Baca: Termasuk Pendiri Demokrat, Deddy Mizwar Malah Jadi Jubir Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019

Selain itu, sengketa informasi ada termohon dan pemohon. Di mana pemohon adalah warga Negara Indonesia atau kelompok berbadan hukum. “Ada yang memutus, ada sidang. Terbuka untuk umum,” tuntasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved