Opini Publik

Penanganan Karhutla yang Terkendala SK KLHK (Menyorot Keruwetan Birokrasi Restorasi Gambut)

GUNTUNG Damar, Kota Banjarbaru menjadi terkenal pada September 2015. Penyebabnya adalah, kebakaran lahan di berdekatan Bandara Syamsudin Noor.

Penanganan Karhutla yang Terkendala SK KLHK (Menyorot Keruwetan Birokrasi Restorasi Gambut)
Milna Sari
Kebakaran lahan saat ini berlangsung di Guntung Manggis dan Guntung Damar Landasan Ulin, Kamis (09/08/2018). 

Oleh: RIZQI HIDAYAT
Manajer Data, Kampanye dan Program Walhi Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - GUNTUNG Damar, Kota Banjarbaru, menjadi terkenal pada September 2015. Penyebabnya adalah, kebakaran lahan di Guntung Damar berdekatan dengan Bandara Syamsudin Noor. Asap akibat kebakaran tak pelak memunculkan persoalan. Penerbangan dan operasional bandara terganggu. Persoalan kian bertambah serius ketika Presiden Joko Widodo mendadak kembali mendatangi Guntung Damar yang sebelumnya dipenuhi aparat yang hadir untuk sebuah apel siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Presiden sebenarnya telah selesai melakukan kunjungan ke Guntung Damar dan kembali ke Banjarmasin. Namun, selang dua jam kemudian, Presiden kembali lagi ke lokasi dan tak menemukan tanda-tanda atau pun orang yang melaksanakan tugas memadamkan api.

Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu lahirnya Badan Restorasi Gambut (BRG). Presiden membentuk lembaga ini antara lain untuk mengambil langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu produk kerja BRG melalui Tim Restorasai Gambut Daerah (TRGD) Kalsel di Banjarbaru adalah dengan membangun sumur bor di lahan gambut. Melalui kerja sama dengan LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, dibangun sebanyak 50 sumur bor di Banjarbaru.

Kini, tiga tahun telah berlalu setelah kunjungan mendadak sang Presiden. Selama dua tahun pertama, kebakaran hutan dan lahan tak terjadi. Hujan yang berlangsung hampir sepanjang tahun membuat hutan dan lahan gambut tetap basah. Kebakaran pun minim. Namun, tahun ketiga ini atau 2018 gejala akan terjadi kebakaran nampak jelas. Bahkan di beberapa kabupaten di Kalsel, seperti Tanahlaut, Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru, kebakaran telah terjadi.

Anehnya, walau kebakaran di sekitar bandara di Banjarbaru yang menjadi salah satu pemicu lahirnya BRG dan TRGD di tingkat lokal, daerah ini justru tak masuk dalam target restorasi. Alasannya sederhana, berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Banjarbaru tak termasuk dalam empat Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Sementara BRG hanya menangani wilayah yang masuk dalam KHG.

Data yang dilansir Badan Restorasi Gambut (BRG) yang menyebutkan, restorasi gambut di Kalsel dilaksanakan pada sebaran lahan gambut rusak seluas 105.023 hektare yang tersebar di KHG: Sungai Barito-Sungai Alalak, Sungai Utar-Sungai Serapat, Sungai Balangan-Sungai Batangalai, dan Sungai Barito-Sungai Tapin. Keempat KHG ini berada di delapan kabupaten, Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin.

Namun, justru pada tahun 2016 –dengan alasan kebakaran di sekitar bandara-- di Banjarbaru dibangun sebanyak 50 sumur bor yang tersebar di dua kecamatan, Syamsudin Noor dan Guntung Payung. Pembangunan sumur-sumur bor itu dilaksanakan LPPM Unlam. Kini sumur-sumur bor itu masih belum bisa digunakan. Alasannya lagi-lagi karena Banjarbaru tak ada dalam selembar surat keputusan yang menunjukkan ia menjadi salah satu bagian KHG yang direstorasi. Rupanya, yang jadi masalah bagi Kalsel adalah pengalokasian dan penggunaan dana APBN harus ada dasar hukumnya. Harus ada SK dari Menteri LHK tentang wilayah KHG yang jadi prioritas restorasi. Dalam hal itu, Banjarbaru tidak termasuk dalam KHG.

Tak pelak hal ini membuat pihak terkait dengan penanggulangan bencana, lingkungan hidup, dan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru bereaksi. Pemko Banjarbaru merasa ditinggal dalam restorasi. Sumur bor dibangun di wilayah Banjarbaru tapi tak melibatkan Pemko Banjarbaru.

Begitu juga dengan penggunaan sumur bor, Pemko Banjarbaru dan instansi terkait di kota itu sama sekali tak punya kewenangan. Masyarakat mungkin ingin menggunakan sumur bor itu selain untuk menanggulangi kebakaan hutan dan lahan, juga untuk keperluan pertanian. Tapi kewenangannya tidak ada.

Besar kemungkinan Pemko Banjarbaru tak memiliki dana operasional dan kewenangan terhadap sumur bor yang dibangun di Banjarbaru. Apalagi anggaran diperlukan untuk menyurvei sumur bor yang ada itu.

Yang menarik, dari keterangan beberapa pihak, telah terjadi banyak perubahan dalam soal keberadaan sumur bor itu. Misalnya, sumur bor dibangun di tanah warga. Sebagian sumur bor malah jadi korban pembangunan jalan dan perluasan bandara. Ada sumur bor yang sekarang letaknya di tengah jalan. Itu terjadi karena pembangunan jalan baru dan perluasan bandara. Fakta ini selain unik, bisa saja memunculkan tawa dan kejenakaan tertentu.

Ada baiknya Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel, mengambil langkah. Misalnya berkomunikasi dengan BRG, sehingga ada arahan agar sumur-sumur bor di Banjarbaru bisa digunakan dan dana operasionalnya akan dianggarkan.

Atau dengan mengambil langkah agar keberadaan sumur-sumur bor itu diserahkan pengelolaan dan kewenangan penggunannya kepada Pemko Banjarbaru dan masyarakat. Jika ada penyerahan dari Wet Land atau lembaga donor lainnya ke Pemko, dana pengelolaan dan penggunaan sumur bor bisa dianggarkan. Kalau pun belum ada penyerahan, administrasi harus diselesaikan baik oleh TRGD maupun BRG.

Namun, dengan alasan Banjarbaru tak termasuk dalam KHG, sehingga tak ada dalam selembar surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup, maka persoalan tak akan selesai. Sementara karhutla sudah terjadi, selembar surat itu masih jadi persoalan. Jenakanya selembar surat, selain bisa menentukan banyak hal, ia juga mencerminkan betapa masih ruwetnya birokrasi di Indonesia. Sekalipun dalam hal-hal mendesak semacam penanganan karhutla. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help