Kalsel Bergerak

Menkominfo Buka Rakornas Komisi Informasi di Kalsel

Rakornas yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kalsel ini mengusung tema Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi dalam Penguatan Demokrasi.

Menkominfo Buka Rakornas Komisi Informasi di Kalsel
istimewa/ humpro kalsel
Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris M menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Komisaris KI Pusat, Gede Narayana Sunarkha 

BANJARMASINPOST..CO.ID, BANJARMASIN - Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Drs H Abdul Haris, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) ke-9 Komisi Informasi Se-Indonesia, Selasa (28/08/2018) di Hotel Golden Tulip Galaxy.

Rakornas yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kalsel ini mengusung tema Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi dalam Penguatan Demokrasi.

Menkominfo, Rudiantara dalam sambutannyamenekankan akan pentingnya open government.

Dikatakan Rudiantara, dalam open government ada tiga hal yang hrus dipenuhi, yaitu transparansi, partisipasi, dan juga aksesibilitas.

Sehingga bagaimana masyarakat bisa melaksanakan partisipasinya secara efektif, dan bagaimana aksesibilitas dapat terwujud dimana lembaga-lembaga harus membuka ruang bagi semua orang untuk terlibat

Selain itu juga, Rudiantara menekankan akan pentinga lembaga pemerintahan terutama dari Instansi Humas maupun Diskominfo untuk memiliki media sosial.

Tidak hanya instasinya tetapi juga pimpinannya, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan juga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

“Dengan adanya media sosial, kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Baik itu terkait anggaran maupun berbagai kegiatan dari pemerintah”ujarnya.

Senada dengan Menkominfo, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Drs H Abdul Haris mengatakan bahwa menjadikan keterbukaan informasi menjadi instrumen dalam memperkuat demokrasi merupakan tantangan bersama.

Dikatakan Sekdaprov Kalsel, untuk menjawab tantang tersebut, diperlukan upaya terukur dalam membangun kesadaran bersama, terutama dalam membentuk persepsi, bahwa hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, merupakan hak-hak publik yang harus dipenuhi.

“Pemprov Kalsel tentu saja sangat mendukung upaya pengarusutamaan keterbukaan informasi. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi, diimplementasikan melalui strategi dan kebijakan yang lebih sistematis, melalui program dan kegiatan yang terencana dan dapat diimplementasikan, baik di pusat maupun daerah” jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas berharap pelaksanaan Rakornas ini dapat dijadikan sebagai sarana berdiskusi dan bermusyawarah, sehingga dapat mewujudkan penguatan demokrasi melalui keterbukaan informasi.

Turut hadir dalam Rakornas KI ini, Staf Ahli dari Kemendagri, Ketua dan Komisioner KI Pusat, Plt Bupati Tanah Bumbu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, dan Komisioner KI Provinsi dari berbagai provinsi di Indonesia. (aol/*)

Penulis: Milna Sari
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved