Berita Regional

Reaksi Fahri Hamzah Ketika PKS Jarang Bantu Kadernya yang Terjerat Kasus Hukum

Fahri mengatakan selama ini PKS jarang memberikan bantuan kepada kadernya yang terjerat masalah hukum.

Reaksi Fahri Hamzah Ketika PKS Jarang Bantu Kadernya yang Terjerat Kasus Hukum
TRIBUN/DANY PERMANA
Dari kiri ke kanan anggota Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Arifinto, Sekjen PKS Taufik Ridho, dan Wasekjen Iwan Budi Setiawan mengumumkan peringkat suara nasional kandidat calon presiden hasil pemilihan raya (pemira) PKS dalam konferensi pers di DPP PKS, Jakarta, Minggu (29/12/2013). Hasil pemira tersebut menempatkan Hidayat Nur Wahid sebagai peringkat pertama disusul berturut-turut Anis Matta, Ahmad Heryawan, Tifatul Sembiring, dan Nur Mahmudi Ismail. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

BANJARMASINPPOST.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat kritik dari Fahri Hamzah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Khususnya terkait penanganan kepada Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang merupakan pendiri dan pernah menjabat partai Keadilan yang kini menjadi PKS.

"Karena itu saya mengusulkan agar PKS itu memberikan bantuan hukum, jangan orang itu ditonton gitu loh," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2018).

Baca: Berharap Simpati, Aksi #2019GantiPresiden Disebut Bawaslu Justru Bisa Tuai Antipati

Fahri mengatakan selama ini PKS jarang memberikan bantuan kepada kadernya yang terjerat masalah hukum. Salah satunya yakni mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

"Katanya partai, berjamaah, segala macem tapi Gatot, pokoknya yang terutama di Sumatera Selatan setelah LHI (Lutfi Hasan Ishaaq) nggak ada yang dilindungi padahal itu banyak kader-kader seniornya," katanya.

Baca: Korban Gempa Lombok yang Mengungsi di Martapura Barat Dianggap Bupati Banjar Sebagai Warga Sendiri

Fahri mengatakan partai harus memberikan bantuan hukum kepada kadernya untuk menunjukan bahwa kader-kader partai yang ada merupakan pribadi yang baik dan pantas untuk dibela.

"Saya dulu membela LHI karena keputusan partai untuk membela, sampai keputusan terakhir gitu loh, meskipun LHI nya nggak seneng-seneng amat sama saya tapi saya punya versi bahwa teori pemidaan LHI itu keliru. Yang sekarang ini mirip-mirip kasusnya Idrus Marham lah," katanya.

Sebelumnya Polisi menetapkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.

Baca: Kebingungan Gatot Nurmantyo Memilih Joko Widodo-Maruf Amin Atau Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.

"Ditemukan dua alat bukti yang cukup," ujar dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 28 Agustus 2018.
Argo mengungkapkan bahwa status tersangka ternyata telah disandang Nur Mahmudi sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Penetapan status tersangka Nur Mahmudi ini dilakukan setelah gelar perkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Bukan hanya Nur Mahmudi, penetapan tersangka juga dilakukan kepada mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto.

Dari hasil penyidikan, Argo mengatakan kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi itu mencapai Rp10,7 miliar.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fahri Sarankan PKS Beri Bantuan Hukum Pada Nur Mahmudi

Editor: Rendy Nicko
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved