Berita Kotabaru

Soal Harga Elpiji Mahal Dipengecer, Kadisdagsar Panggilan Pihak Agen dan Pangkalan

Disdagsar) Kotabaru Mahyudiansyah akhirnya memanggil pihak agen dan beberapa pemilik pangkalan gas elpiji 3 kg.

Soal Harga Elpiji Mahal Dipengecer, Kadisdagsar Panggilan Pihak Agen dan Pangkalan
ist
Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Mahyudiansyah (kanan) saat mengadakan pertemuan dengan pihak agen dan pangkapan elpiji 3 Kg, terkait mahalnya harga elpiji di tingkat pengecer. (ist)Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Mahyudiansyah (kanan) saat mengadakan pertemuan dengan pihak agen dan pangkapan elpiji 3 Kg, terkait mahalnya harga elpiji di tingkat pengecer. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar (Disdagsar) Kotabaru Mahyudiansyah akhirnya memanggil pihak agen dan beberapa pemilik pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

Pemanggilan pihak agen dan pemilik pangkalan elpiji subsidi pemerintah, untuk diminta penjelasan terkait permasalahan mahalnya harga elpiji yang harganya bervariatif di tingkat pengecer, antara Rp 35 ribu hingga Rp 42 ribu pertabung 3 kg.

Dalam pertemuannya yang dilaksanakan di kantor Disdagsar Kotabaru, Rabu (29/8/2018), Mahyudiansyah meminta pihak agen dan pangkapan melakukan pengawasan secara ketat.

"Memang agen dan pangkalan menjual harga sesuai HET (harga eceran terendah). Tapi agen dan pangkalan tidak bisa lepas begitu saja. Harus ikut juga mengawasi," katq Mahyudiansyah kepada banjarmasinpost.co.id.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018, Silat Sumbang Medali Emas ke-30 Indonesia

Baca: Jadwal Siaran Langsung Penutupan Asian Games 2018 : Daftar Artisnya, dari Via Vallen sampai Suju

Apalagi, diakui Mahyudiansyah, mahalnya harga elpiji di pengecer kerab membuat resah masyarakat. Tidak cuma terjadi sekali ini, tapi kerap terjadi.

"Nanti ribut, reda lalu ribut lagi," ungkapnya kepada banjarmasinpost.co.id.

Solusinya agar keresahan masyarakat terkait melambungnya harga elpihi tidak terus terjadi, selain agen dan pangkalan ketat melakukan pengawasan. Tidak kecuali pemerintah daerah.

Namun seyogyanya dari tingkat desa hingga RT (rukun tetangga) melakukan pendataan rumah tangga miskin (RTM) dan pelaku usaha mikro yang lebih berhak mendapatkan elpiji subsidi.

"Jadi sistemnya pakai kupon. Dan, dengan didata ulang akan tahu berapa keperluan warga perbulan. Ini datanya tidak update," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved